KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur mengeluarkan sejumlah
catatan strategis terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi menegaskan bahwa situasi fiskal tahun depan harus dihadapi dengan perencanaan matang serta penuh kehati-hatian.
Dalam Rapat Paripurna Ke-45 DPRD Kaltim, Fraksi PDIP menyoroti penurunan signifikan Pendapatan Transfer Pusat (PTP) dari pemerintah pusat yang semula mencapai Rp9,33 triliun, kini berkurang menjadi Rp6,19 triliun, atau hanya tersisa Rp3,13 triliun. Kondisi ini dinilai dapat menekan kapasitas fiskal daerah jika tidak
diantisipasi sejak awal.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Sugiyono, menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran untuk 2026 harus disusun secara realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Situasi fiskal ini menuntut langkah berani namun tetap terukur agar ruang fiskal daerah tetap terjaga,” ujar Sugiyono di Gedung B DPRD Kaltim.
Menurut Fraksi PDIP, penurunan dana transfer pusat tidak boleh membuat daerah kehilangan fokus terhadap pelayanan dasar. Pemerintah provinsi diminta memperkuat pengawasan dan memastikan anggaran yang tersisa diarahkan ke program yang benar- benar menyentuh kebutuhan publik.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
