KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA– Rencana pengurangan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi Kalimantan Timur dinilai berpotensi menghambat banyak agenda pembangunan. Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa penurunan anggaran secara drastis akan meninggalkan dampak jangka panjang, terutama pada proyek-proyek yang sudah dinantikan masyarakat.
Menurutnya, selama ini pembangunan daerah bertumpu pada besaran anggaran di kisaran Rp20 hingga Rp21 triliun. Jika realisasi turun menjadi sekitar Rp6 triliun, ia menilai ruang gerak pembangunan akan sangat terbatas.
Firnadi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa penundaan program bukan karena lemahnya kinerja pemerintah, tetapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan pusat.
“Sehingga dengan adanya pengurangan itu, di Rp6 triliun akan ada banyak kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan. Nah itu semua sudah masyarakat yang sudah menunggu sebenarnya,” jelasnya.
DPRD Kaltim, kata Firnadi, terus berupaya mendorong pemerintah pusat agar mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut, baik melalui diplomasi maupun dukungan aspirasi masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat memahami bahwa pembangunan di Kaltim tidak hanya menyangkut kepentingan daerah, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
