KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai upaya menekan angka pengangguran harus difokuskan pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka mendorong agar kebijakan anggaran daerah lebih konkret dalam mendukung pertumbuhan sektor yang dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa APBD tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi ruang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil.
“Kalau targetnya menurunkan pengangguran, maka anggaran harus diarahkan ke sektor yang benar-benar membuka lapangan kerja. UMKM itu salah satu yang paling potensial,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia menyoroti belum jelasnya porsi anggaran khusus untuk UMKM. Menurutnya, transparansi dan komitmen pemerintah diperlukan agar dukungan terhadap sektor ini tidak sekadar wacana.
Anhar juga mengkritisi dominasi proyek infrastruktur dalam pembangunan. Meski penting, ia menilai dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat sementara.
“Pembangunan fisik itu perlu, tapi sifatnya sementara. Setelah selesai, tenaga kerja yang terlibat juga berkurang, bahkan sering kali berasal dari luar daerah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar angka. Sektor padat modal seperti tambang dinilai memiliki kontribusi terbatas terhadap penyerapan tenaga kerja.
Sebagai langkah konkret, Anhar mendorong pemerintah mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan yang dibiayai APBD.
“Hal sederhana seperti penggunaan produk lokal di setiap kegiatan pemerintah itu dampaknya besar. Perputaran ekonomi jadi lebih terasa di masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap, melalui kebijakan tersebut, APBD tidak hanya menjadi alat pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Samarinda.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
