Menu ✖

Mode Gelap
Lima Perda Strategis Akan Disahkan, DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Tuntaskan Implementasi Efisiensi Anggaran Hambat Rehab Sekolah, DPRD Samarinda Dorong Prioritas Perbaikan pada 2027 DPRD Samarinda Soroti Taman Bermain Bengkuring Minim Penerangan, Minta Segera Dibenahi DPRD Samarinda Soroti Kebocoran BBM Subsidi di Balik Antrean, Empat SPBU Mulai Beroperasi 24 Jam Helmi Abdullah Dorong IWAPI Perkuat Daya Saing UMKM Perempuan di Samarinda

BERITA DAERAH · 22 Apr 2026 17:30 WITA ·

DPMPTSP Dukung Raperda Reklame, Dorong Perizinan Lebih Tertib Dan Berdaya Hasil


 Kepala DPMPTSP Kota Samarinda, Desy Damayanti, memberikan keterangan terkait dukungan penuh terhadap penyusunan regulasi guna menata sistem perizinan reklame agar lebih tertib, jelas, dan transparan. (Foto: Fathur Rabbany) Perbesar

Kepala DPMPTSP Kota Samarinda, Desy Damayanti, memberikan keterangan terkait dukungan penuh terhadap penyusunan regulasi guna menata sistem perizinan reklame agar lebih tertib, jelas, dan transparan. (Foto: Fathur Rabbany)

KUTIPANRITA.ID, SAMARINDA — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan dan penataan reklame sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola perizinan di daerah.

Kepala DPMPTSP Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan pihaknya mendukung penuh penyusunan regulasi tersebut, terutama dalam upaya menata sistem perizinan reklame agar lebih tertib, jelas, dan transparan.

“Regulasi ini penting agar mekanisme perizinan bisa lebih tertata, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau kebingungan di lapangan,” ujarnya usai mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Samarinda, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, Raperda ini diharapkan tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mencakup pengaturan yang lebih luas, seperti konten reklame, titik pemasangan, hingga dampaknya terhadap estetika kota.

Desy juga menyoroti potensi sektor reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap optimal.

“Kalau diatur dengan baik, reklame bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial,” katanya.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada target khusus terkait pendapatan dari sektor reklame, karena masih terintegrasi dalam skema Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kontribusinya belum dipisahkan secara spesifik, jadi masih masuk dalam skema perizinan yang lebih umum,” jelasnya.

Ia juga mengakui adanya perbaikan dalam layanan perizinan sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota (Perwali), terutama dalam proses pengajuan hingga pendampingan kepada pemohon.

“Sekarang prosesnya lebih rapi, mulai dari pengajuan sampai pendampingan. Itu yang cukup terasa perubahannya,” ungkapnya.

Desy menegaskan, DPMPTSP berperan pada aspek pelayanan perizinan, sementara penataan fisik reklame menjadi kewenangan perangkat daerah teknis. Karena itu, ia berharap Raperda yang disusun dapat mengakomodasi seluruh aspek secara menyeluruh.

“Harapannya Perda ini bisa komprehensif, mengatur dari hulu sampai hilir, baik dari sisi perizinan, teknis, hingga kontribusi pendapatannya,” pungkasnya.

 

Pewarta : Fathur Rabbany
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lima Perda Strategis Akan Disahkan, DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Tuntaskan Implementasi

4 November 2026 - 16:00 WITA

Efisiensi Anggaran Hambat Rehab Sekolah, DPRD Samarinda Dorong Prioritas Perbaikan pada 2027

4 November 2026 - 15:00 WITA

DPRD Samarinda Soroti Taman Bermain Bengkuring Minim Penerangan, Minta Segera Dibenahi

3 November 2026 - 14:00 WITA

DPRD Samarinda Soroti Kebocoran BBM Subsidi di Balik Antrean, Empat SPBU Mulai Beroperasi 24 Jam

3 November 2026 - 13:00 WITA

Helmi Abdullah Dorong IWAPI Perkuat Daya Saing UMKM Perempuan di Samarinda

27 Oktober 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Pertanyakan Dasar Hukum Pembongkaran Lapak UMKM di Teras Samarinda

27 Oktober 2026 - 15:00 WITA

Trending di BERITA DAERAH