Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 25 Nov 2025 17:30 WITA ·

DPRD Kaltim: Penetapan UMP Harus Jawab Tuntutan Kesejahteraan Pekerja


 Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja. Perbesar

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Menjelang akhir November, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum juga mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Kondisi ini menimbulkan kecemasan di kalangan serikat pekerja yang berharap kebijakan pengupahan tahun depan segera memiliki kepastian.

DPRD Kaltim menilai pemerintah provinsi tidak boleh menunda lebih lama, mengingat penetapan UMP menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan rencana kerja tahun anggaran baru. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

“Kita menghadapi situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kepastian upah penting agar buruh dan dunia usaha bisa menyusun rencana masing-masing,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurut Darlis, keterlambatan penetapan UMP turut berpengaruh pada banyak sektor, mulai dari alokasi belanja perusahaan, kebutuhan rumah tangga, hingga tenaga kerja informal yang kerap menjadikan UMP sebagai patokan pendapatan minimum. DPRD meminta Pemprov menetapkan UMP sebelum pengesahan APBD 2026 pada 28 November.

Sementara itu, beredar simulasi awal yang memperkirakan UMP Kaltim akan naik sekitar 6 persen berdasarkan formula nasional. Namun DPRD menekankan bahwa fokus utama bukan pada angka kenaikan, melainkan bagaimana keputusan itu dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kemampuan perusahaan.

“Kalau upah terlalu tinggi, perusahaan bisa tertekan dan memilih mengurangi tenaga kerja. Tapi jika terlalu rendah, kebutuhan hidup pekerja tidak terpenuhi. Ini soal keseimbangan,” lanjutnya.

Darlis menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur, sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, Pemprov harus memastikan penetapan UMP dilakukan tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakstabilan di lapangan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

 

ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel R
Editor  : Fairuzzabady
@2025
Artikel ini telah dibaca 55 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH