Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak dan Pelatihan Kerja bagi Korban PHK PDI Perjuangan Samarinda Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Tanam 150 Pohon di Tepian SKM Pemadaman Listrik Berulang, Abdul Rohim Desak PLN Beri Diskon Tagihan 50 Persen DPRD Samarinda Dukung Pemusnahan Ribuan Botol Miras, Penegakan Perda Diminta Konsisten Siapkan Uji Coba Terakhir, Tim Sepak Bola Samarinda Mantapkan Langkah Menuju Emas Porprov 2026

BERITA DAERAH · 25 Nov 2025 17:30 WITA ·

DPRD Kaltim: Penetapan UMP Harus Jawab Tuntutan Kesejahteraan Pekerja


 Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja. Perbesar

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Menjelang akhir November, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum juga mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Kondisi ini menimbulkan kecemasan di kalangan serikat pekerja yang berharap kebijakan pengupahan tahun depan segera memiliki kepastian.

DPRD Kaltim menilai pemerintah provinsi tidak boleh menunda lebih lama, mengingat penetapan UMP menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan rencana kerja tahun anggaran baru. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

“Kita menghadapi situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kepastian upah penting agar buruh dan dunia usaha bisa menyusun rencana masing-masing,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurut Darlis, keterlambatan penetapan UMP turut berpengaruh pada banyak sektor, mulai dari alokasi belanja perusahaan, kebutuhan rumah tangga, hingga tenaga kerja informal yang kerap menjadikan UMP sebagai patokan pendapatan minimum. DPRD meminta Pemprov menetapkan UMP sebelum pengesahan APBD 2026 pada 28 November.

Sementara itu, beredar simulasi awal yang memperkirakan UMP Kaltim akan naik sekitar 6 persen berdasarkan formula nasional. Namun DPRD menekankan bahwa fokus utama bukan pada angka kenaikan, melainkan bagaimana keputusan itu dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kemampuan perusahaan.

“Kalau upah terlalu tinggi, perusahaan bisa tertekan dan memilih mengurangi tenaga kerja. Tapi jika terlalu rendah, kebutuhan hidup pekerja tidak terpenuhi. Ini soal keseimbangan,” lanjutnya.

Darlis menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur, sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, Pemprov harus memastikan penetapan UMP dilakukan tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakstabilan di lapangan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka penyesuaian, melainkan keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.

 

ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel R
Editor  : Fairuzzabady
@2025
Artikel ini telah dibaca 55 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak dan Pelatihan Kerja bagi Korban PHK

14 November 2026 - 13:00 WITA

PDI Perjuangan Samarinda Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Tanam 150 Pohon di Tepian SKM

14 November 2026 - 12:00 WITA

Pemadaman Listrik Berulang, Abdul Rohim Desak PLN Beri Diskon Tagihan 50 Persen

13 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Dukung Pemusnahan Ribuan Botol Miras, Penegakan Perda Diminta Konsisten

13 November 2026 - 15:00 WITA

Siapkan Uji Coba Terakhir, Tim Sepak Bola Samarinda Mantapkan Langkah Menuju Emas Porprov 2026

12 November 2026 - 17:30 WITA

KONI Samarinda Bidik Juara Umum Porprov Kaltim 2026, Wahyudi Optimistis Atlet Tampil Maksimal

12 November 2026 - 16:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH