KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, kembali mengingatkan pentingnya keberlanjutan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS secara sepihak berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap akses warga dalam memperoleh pelayanan medis, terutama saat kondisi darurat.
Dalam keterangannya kepada awak media di ruang kerjanya, Ismail menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan harus disusun secara matang dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia juga menyoroti adanya penyesuaian data peserta BPJS yang sebelumnya dikaitkan dengan standar tertentu, yang dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat jika tidak dilakukan secara transparan.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui status BPJS-nya tidak aktif saat membutuhkan layanan di rumah sakit. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fasilitas kesehatan, khususnya milik pemerintah, harus tetap memberikan pelayanan kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Menurutnya, prinsip pelayanan publik harus mengedepankan aspek kemanusiaan, bukan sekadar persoalan administrasi.
“Pelayanan kesehatan itu menyangkut nyawa, jadi tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi semata,” tambahnya.
Selain itu, Ismail mendorong peningkatan kualitas layanan di tingkat puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia menilai penguatan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga medis, serta dukungan fasilitas penunjang seperti ambulans menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat, termasuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap guna mencegah munculnya penyakit yang sebenarnya dapat dihindari.
Di sisi lain, Ismail mengapresiasi kondisi layanan kesehatan di Samarinda yang dinilai sudah cukup baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang merata dan berkualitas.
Melalui pernyataannya, DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait jaminan kesehatan, serta memastikan tidak ada warga yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan medis.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
