KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti komposisi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda yang dinilai masih didominasi belanja untuk kebutuhan internal organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, anggaran daerah seharusnya lebih banyak diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang membahas realisasi kegiatan dan keuangan semester pertama Tahun Anggaran 2026 serta rencana program tahun berikutnya, Selasa (23/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi II melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran Disdag hingga pertengahan tahun. Berdasarkan pemaparan dinas, realisasi anggaran secara keseluruhan telah mencapai sekitar 54 persen. Namun, DPRD menilai sebagian besar anggaran yang telah digunakan masih terserap untuk kegiatan yang bersifat administratif dan operasional internal.
“Anggaran harus lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Iswandi.
Ia mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar kegiatan yang dipresentasikan masih berorientasi pada kebutuhan internal perangkat daerah. Padahal, menurutnya, anggaran yang bersumber dari APBD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Iswandi menilai, keseimbangan antara belanja operasional dan belanja program yang langsung dirasakan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran ke depan.
“Kami ingin manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti struktur penggunaan anggaran, Komisi II juga mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran operasi pasar yang dinilai hampir habis terserap pada semester pertama.
Menurut Iswandi, anggaran operasi pasar yang dialokasikan sekitar Rp200 juta telah terealisasi hingga kurang lebih 97 persen. Sementara itu, sejumlah program lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat masih menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif rendah.
“Program yang menyentuh masyarakat jangan sampai tertinggal,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar alokasi anggaran ke depan lebih proporsional dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.
Dalam rapat itu, Komisi II juga menemukan masih adanya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh Dinas Perdagangan. Menurut Iswandi, keberadaan sisa kewajiban tersebut berpotensi memengaruhi penyesuaian atau rasionalisasi terhadap sejumlah program yang telah direncanakan hingga akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan, apabila rasionalisasi anggaran harus dilakukan, maka pemerintah daerah harus tetap mengutamakan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk pembinaan pedagang kecil, pemberdayaan pelaku usaha, serta kegiatan yang mendukung stabilitas pasar.
“Yang dipertahankan harus program prioritas untuk masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperdalam evaluasi, Komisi II DPRD Kota Samarinda berencana menggelar rapat lanjutan bersama Dinas Perdagangan. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada pembahasan lebih rinci mengenai realisasi anggaran semester pertama, efektivitas pelaksanaan program, penyelesaian kewajiban keuangan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026 lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
