KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti komposisi anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda yang dinilai belum berpihak pada penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Sorotan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas realisasi anggaran tahun 2026 dan rencana program tahun 2027, Selasa (23/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi II mengevaluasi struktur belanja Diskumi setelah menerima pemaparan mengenai realisasi anggaran serta alokasi program pada masing-masing bidang. Dari hasil pembahasan, DPRD menilai porsi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih jauh lebih kecil dibandingkan belanja operasional.
Iswandi mengungkapkan, berdasarkan penjelasan yang diterima, sebagian besar anggaran Diskumi terserap untuk belanja operasi. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di tiga bidang utama dinilai sangat terbatas.
Ia menjelaskan, bidang koperasi hanya memperoleh alokasi kegiatan sekitar Rp400 juta, sedangkan bidang perindustrian menerima sekitar Rp504 juta. Namun yang paling menjadi perhatian Komisi II adalah bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang berdasarkan dokumen yang dipaparkan tidak memiliki alokasi anggaran kegiatan sama sekali.
“Yang membuat saya kaget, anggaran UKM justru nol,” tegas Iswandi.
Menurutnya, kondisi tersebut sulit dipahami mengingat sektor UKM selama ini selalu disebut sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Bahkan, berbagai kebijakan pemerintah kerap menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja.
“Selama ini UKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi dalam anggaran tidak ada alokasi kegiatannya. Ini tentu perlu penjelasan,” ujarnya.
Iswandi menilai terdapat ketidaksesuaian antara komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM dengan realisasi penganggaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Menurutnya, apabila sektor UKM tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai, maka berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha akan sulit dijalankan secara optimal.
Dalam rapat, Diskumi menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, Iswandi menegaskan kebijakan efisiensi seharusnya tetap mempertimbangkan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kalau ada efisiensi, kami ingin tahu apa dasar pertimbangannya,” katanya.
Ia mempertanyakan bagaimana Diskumi dapat menjalankan fungsi pembinaan, pelatihan, hingga pendampingan terhadap pelaku koperasi dan UKM apabila ruang fiskal untuk kegiatan sangat terbatas. Menurutnya, pemerintah harus tetap memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan meskipun dilakukan penyesuaian anggaran.
Karena itu, Komisi II DPRD Kota Samarinda berencana meminta penjelasan lebih lanjut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai dasar pengambilan kebijakan tersebut. DPRD ingin memastikan proses penyusunan anggaran dilakukan secara proporsional serta tetap memberikan ruang bagi program-program yang berdampak langsung terhadap pelaku koperasi, UMKM, dan sektor industri kecil.
Iswandi menegaskan, evaluasi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar perencanaan anggaran ke depan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu memperkuat sektor ekonomi kerakyatan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
