Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 20 Apr 2026 16:00 WITA ·

Pasar Pagi Belum Beroperasi, DPRD Samarinda Soroti Data Pedagang dan Kebijakan Tak Konsisten


 Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti belum difungsikannya Pasar Pagi meski pembangunannya telah rampung dengan anggaran besar, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang. Foto: Fathur Rabbany. Perbesar

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti belum difungsikannya Pasar Pagi meski pembangunannya telah rampung dengan anggaran besar, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang. Foto: Fathur Rabbany.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, kembali menyoroti belum difungsikannya Pasar Pagi meski pembangunannya telah rampung dengan anggaran besar. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang yang hingga kini belum bisa beraktivitas secara normal di lokasi baru.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026), Iswandi menyebut persoalan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan ketidakteraturan dalam proses pendataan pedagang sejak awal. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan dan para pedagang.

“Sejak awal kami sudah melihat ada kejanggalan dalam pendataan. Ini berdampak hingga sekarang, bahkan memicu ketidaksesuaian antara jumlah pedagang lama dengan data yang ada,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung adanya indikasi keterlibatan oknum dalam proses pembagian kios, yang menyebabkan penerima tidak tepat sasaran. Bahkan, menurutnya, hal tersebut diakui oleh sejumlah pedagang.

“Ini bukan sekadar dugaan. Ada pengakuan dari pedagang sendiri, artinya sistem yang digunakan memang bermasalah dan perlu dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.

Selain itu, Iswandi mengkritik kebijakan pemerintah kota yang dinilai tidak konsisten, khususnya dalam penetapan kriteria penerima kios. Perubahan aturan yang berulang disebut justru memperkeruh situasi dan membingungkan pedagang.

“Kebijakan yang berubah-ubah membuat pedagang bingung. Harus ada keputusan final yang jelas dan adil, terutama bagi pedagang kecil,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan Pasar Pagi seharusnya menjadi solusi bagi pergerakan ekonomi masyarakat, bukan justru memunculkan polemik berkepanjangan akibat persoalan administrasi dan tata kelola.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Samarinda akan memanggil seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mencocokkan data dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

“Kita ingin semuanya transparan. Jangan sampai ada perbedaan antara laporan dan fakta di lapangan. Ini akan segera kami dalami,” pungkasnya.

 

Pewarta : Fathur Rabbany
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 63 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH