KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Upaya penyelamatan orangutan di Kalimantan Timur kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan evakuasi ketika satwa masuk ke permukiman atau kawasan industri. Diperlukan pengelolaan habitat secara menyeluruh agar konflik antara manusia dan orangutan dapat dicegah sejak awal.
Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam Konsultasi Publik Usulan Peta Indikatif Areal Preservasi Habitat Orangutan Lanskap Keraitan di Samarinda, Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang melibatkan Kementerian Kehutanan, BKSDA Kaltim, mitra konservasi, dan perusahaan di Kutai Timur itu menjadi langkah awal pembentukan Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan.
Forum ini dirancang sebagai model konservasi berbasis lanskap yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, organisasi konservasi, hingga sektor swasta dalam satu sistem pengelolaan habitat.
Founder Conservation Action Network (CAN), Paulinus Kristanto, menilai pendekatan konservasi selama ini perlu diubah karena masih bersifat reaktif.
“Sudah saatnya berbasis lanskap,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, sekitar 76 persen populasi orangutan hidup di luar kawasan konservasi resmi, sementara sisanya berada di area perlindungan. Kondisi ini membuat sebagian besar habitat justru berada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia.
Data BKSDA Kaltim mencatat peningkatan evakuasi orangutan, yakni 31 individu pada 2024 dan meningkat menjadi 37 individu pada awal 2025 sebelum terus bertambah hingga akhir tahun.
Menurut Paulinus, fragmentasi habitat menjadi penyebab utama konflik. Ketika ruang jelajah dan sumber pakan terputus, orangutan terpaksa keluar hutan dan memasuki area aktivitas manusia.
“Bukan berubah perilaku, tapi kehilangan ruang hidup,” katanya.
Karena itu, konsep Areal Preservasi Lanskap Keraitan diusulkan sebagai solusi. Skema ini tidak mengubah status hukum lahan, tetapi menghubungkan kantong-kantong habitat dalam satu koridor ekologis yang dikelola bersama.
Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi Universitas Mulawarman, Dr. Yaya Rayadin, yang dipercaya sebagai ketua forum karena pengalaman penelitiannya di kawasan tersebut.
Lanskap Keraitan sendiri memiliki luas sekitar 560 ribu hektare di Kutai Timur dan menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-orangutan tertinggi di Kalimantan Timur.
Paulinus menegaskan, tanpa kolaborasi, masing-masing sektor akan bekerja sendiri-sendiri sehingga habitat semakin terfragmentasi.
“Kalau jalan sendiri, habitatnya akan terus terputus,” tegasnya.
Melalui forum ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan berharap konservasi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Model ini diharapkan menjadi contoh baru pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
