KUTAIPANRITA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan sejumlah program dan aplikasi layanan publik berbasis digital di Aula Putri Karang Melenu, Selasa (23/6/2026). Program yang diperkenalkan meliputi RT-KU Terbaik, aplikasi Kukar Siap Kerja, serta portal pengaduan masyarakat sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik di daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan peluncuran program RT-KU Terbaik dilakukan setelah seluruh regulasi pendukungnya rampung disusun. Program tersebut merupakan pengembangan dari skema bantuan sebelumnya yang diberikan kepada Rukun Tetangga (RT).
“Sekarang naik dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, peningkatan alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pembangunan berbasis lingkungan. Mekanisme penyaluran dana kini dilakukan melalui kecamatan dalam bentuk belanja uang, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat maupun pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran.
Menurut Aulia, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di tingkat RT melalui musyawarah.
Selain program RT-KU Terbaik, Pemkab Kukar juga meluncurkan layanan ketenagakerjaan digital melalui aplikasi Kukar Siap Kerja dengan konsep Job Fair Everyday. Aplikasi ini memungkinkan pencari kerja bertemu dengan perusahaan secara lebih cepat tanpa harus menunggu agenda bursa kerja tahunan.
“Di aplikasi ini juga tersedia pelatihan yang bisa diikuti masyarakat,” kata Aulia.
Ia menilai, salah satu tantangan utama ketenagakerjaan di Kukar adalah kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha. Melalui integrasi pelatihan dan informasi kerja dalam satu platform, pemerintah berharap kemampuan tenaga kerja lokal dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga peluang terserapnya tenaga kerja semakin besar.
Di saat yang sama, Pemkab Kukar juga meluncurkan portal pengaduan masyarakat berbasis digital. Melalui layanan tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Setiap laporan akan kami proses sesuai SOP,” ujarnya.
Aulia menambahkan, sistem pengaduan tersebut dilengkapi mekanisme verifikasi guna mencegah laporan palsu atau hoaks. Jika ditemukan penyalahgunaan, nomor pelapor dapat diblokir sebagai bagian dari penertiban layanan publik.
Ia menegaskan, penguatan layanan digital menjadi salah satu indikator penting dalam percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Terkait kondisi fiskal daerah, Aulia mengakui adanya potensi penurunan transfer dana pusat akibat turunnya produksi batu bara. Saat ini sekitar 80 persen dana bagi hasil (DBH) Kukar masih bergantung pada sektor tersebut.
“Kalau produksi turun, tentu berdampak pada pendapatan daerah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemkab Kukar belum melakukan perubahan terhadap target pembangunan dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik dan masih terus memantau perkembangan ekonomi daerah.
Sementara itu, terkait dampak efisiensi anggaran terhadap sektor perhotelan, Aulia menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian belanja pemerintah. Ia menjelaskan, fokus belanja daerah saat ini lebih diarahkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Prioritas kami adalah program yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
