Menu

Mode Gelap
Komisi II DPRD Samarinda Pertanyakan Efektivitas Anggaran BPKAD dan Kontribusi Pelabuhan Palaran terhadap PAD Pemkot Samarinda Kebut Pelunasan Utang Rp400 Miliar, BPKAD Target Tuntas Akhir 2026 Komisi II DPRD Samarinda Minta BPKAD Buka Seluruh Data Utang Daerah, Iswandi: Jangan Hanya Sebut Rp400 Miliar Samarinda Kian Jadi Rujukan Nasional, Celni: Banyak Daerah Datang Belajar Inovasi dan Tata Kelola Komisi II DPRD Samarinda Soroti Lonjakan RKA BPKAD 2027, Iswandi: Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata

NASIONAL · 6 Agu 2025 08:15 WITA ·

Presiden perintahkan perbanyak dokter gigi saat terima laporan CKG


 Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden. Perbesar

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

…Beliau (Presiden Prabowo, red.) tadi tanya hasil temuannya (CKG, red.) apa, yang paling tinggi ternyata gigi

KUTAIPANRITA.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menkes memperbanyak jumlah dokter gigi di puskesmas-puskesmas setelah menerima laporan mengenai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8) malam.

“Beliau (Presiden Prabowo, red.) tadi tanya hasil temuannya (CKG, red.) apa, yang paling tinggi ternyata gigi. Jadi, kesehatan gigi kita buruk sekali, sesuai juga bahwa dari 10.000 puskesmas, yang gak punya dokter ada sekitar 600-an (puskesmas), yang enggak punya dokter gigi itu 4.000-an (puskesmas) sehingga itu tugasnya saya adalah bagaimana memperbaiki (tingkat kesehatan gigi) anak-anak sekolah termasuk juga dewasa dan lansia (lanjut usia) itu giginya bisa lebih sehat lagi,” kata Menkes Budi menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam rapat yang sama dengan Presiden, Selasa malam, keduanya juga membahas peresmian tiga rumah sakit baru. “Jadi, ada rumah sakit di Jayapura, kan sudah menjadi rumah sakit Kementerian kesehatan yang besar itu, juga Beliau setuju, nanti Beliau akan meresmikan,” kata Budi.

Menkes melanjutkan ada juga Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. “Kalau teman-teman (ke) Cawang, itu kelihatan gede kan. Beliau setuju mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan Beliau, dan ada Rumah Sakit Khusus Jantung di Solo, yang merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab (UAE) itu juga akan diresmikan. Jadi, ada tiga rumah sakit besar baru yang akan diresmikan,” sambung Budi Gunadi.

Pembangunan RS PON Prof. Dr. Mahar Mardjono Jakarta saat ini telah rampung. Proyek pembangunan RS PON itu, yang dikerjakan oleh WIKA dan PT PP, sebesar Rp1,03 triliun.

RS PON, yang didapuk akan menjadi rumah sakit dan pelayanan medis, pusat pendidikan dan riset khusus otak, dibangun di atas lahan seluas 116.000 meter persegi di daerah Cawang, Jakarta Timur. Kompleks RS PON terdiri atas tiga bangunan utama setinggi 11 lantai, yang mengintegrasikan berbagai fasilitas yang mengadopsi teknologi canggih untuk mendukung pelayanan neurologi secara menyeluruh.

Pembangunan RS PON itu dikerjakan oleh WIKA dan PT PP dengan nilai kontrak sebesar Rp1,03 triliun.

Dalam prosesnya, pembangunan RS PON Prof. Dr. Mahar Mardjono juga didukung oleh kerja sama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Belanda.

Sumber: www.antaranews.com

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pakar Hukum Pidana Soroti Penyidikan Korupsi Bertahun-tahun, Minta Aparat Segera Beri Kepastian Hukum

20 Juni 2026 - 15:00 WITA

AMSI Kecam Dugaan Teror terhadap Floresa.co, Desak Perlindungan Kebebasan Pers

12 Juni 2026 - 12:00 WITA

Dewan Pers Matangkan Usulan RUU Hak Cipta, Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik di Era AI

12 Juni 2026 - 11:00 WITA

Rita Widyasari Minta Pengembangan Perkara Dinilai Berdasarkan Fakta dan Dokumen

6 Juni 2026 - 15:30 WITA

Rita Widyasari: Kegiatan Sosial Bersumber dari Usaha yang Dimiliki Sebelum Menjabat

6 Juni 2026 - 15:00 WITA

Rita Widyasari Minta Proses Hukum Pertimbangkan Sejarah Kepemilikan Perusahaan

6 Juni 2026 - 14:30 WITA

Trending di NASIONAL