Menu

Mode Gelap
Otorita IKN Kehilangan Sosok Penting, Troy Harold Yohanes Pantouw Berpulang Dari Yogyakarta, Petala Borneo Promosikan Erau dan Bawa Musik Kutai ke Panggung Internasional PWI Kukar Perkuat Integritas Wartawan, Tegaskan Kecepatan Tak Boleh Kalahkan Kebenaran IKN Hadirkan Gaya Hidup Baru, Warga Nikmati Pulang Kerja Tanpa Macet Sambut Era IKN, Firma Hukum Elviandri Siapkan SDM dan Layanan Hukum Profesional

NASIONAL · 20 Agu 2025 15:15 WITA ·

Mensos: Sekolah Rakyat berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo


 Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) menyapa guru sebelum membuka pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di SRMA 10, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Pembekalan tersebut mencakup kurikulum, orientasi Sekolah Rakyat, pendidikan inklusi yang ramah anak dan ramah hak asasi manusia, termasuk pemetaan bakat atau talent mapping untuk menciptakan murid berkarakter dan berdaya saing. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym/pri. Perbesar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) menyapa guru sebelum membuka pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di SRMA 10, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Pembekalan tersebut mencakup kurikulum, orientasi Sekolah Rakyat, pendidikan inklusi yang ramah anak dan ramah hak asasi manusia, termasuk pemetaan bakat atau talent mapping untuk menciptakan murid berkarakter dan berdaya saing. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym/pri.

“Kita ingin menyentuh lapisan paling bawah, yang selama ini tidak terdengar suaranya”

 

KUTAIPANRITA.ID, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program Sekolah Rakyat berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sosial saat membuka pembekalan bagi 970 guru dan 55 kepala sekolah di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa.

Saifullah di hadapan peserta menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus menyiapkan Generasi Emas 2045.

“Presiden ingin memuliakan mereka, mengafirmasi mereka, membela mereka dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat mereka lebih berdaya dan nanti ikut berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat lebih dari tiga juta anak Indonesia usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan, baik karena belum sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.

“Kita ingin menyentuh lapisan paling bawah, yang selama ini tidak terdengar suaranya,” ujarnya.

Menurut dia, Sekolah Rakyat membuka peluang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kehilangan harapan akibat kondisi ekonomi.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan lahir pemungkin-pemungkin baru. Anak-anak kini kembali berani bermimpi,” kata Saifullah.

Hingga Agustus 2025 tercatat 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama telah beroperasi. Pada September akan bertambah 65 titik lagi, sehingga total 165 Sekolah Rakyat ditargetkan berjalan tahun ini dengan kapasitas 641 rombongan belajar atau 15.895 siswa.

Kepala Sekolah Rakyat Jayapura, Abigael Kelabi, menyambut baik program sekolah berbasis asrama itu karena memberikan manfaat besar dalam membentuk kemandirian siswa.

“Anak-anak dididik untuk bisa mandiri. Ada kebersamaan karena namanya sekolah asrama, anak-anak bisa berbagi,” ujarnya.

Sumber: www.antaranews.com

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pakar Hukum Pidana Soroti Penyidikan Korupsi Bertahun-tahun, Minta Aparat Segera Beri Kepastian Hukum

20 Juni 2026 - 15:00 WITA

AMSI Kecam Dugaan Teror terhadap Floresa.co, Desak Perlindungan Kebebasan Pers

12 Juni 2026 - 12:00 WITA

Dewan Pers Matangkan Usulan RUU Hak Cipta, Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik di Era AI

12 Juni 2026 - 11:00 WITA

Rita Widyasari Minta Pengembangan Perkara Dinilai Berdasarkan Fakta dan Dokumen

6 Juni 2026 - 15:30 WITA

Rita Widyasari: Kegiatan Sosial Bersumber dari Usaha yang Dimiliki Sebelum Menjabat

6 Juni 2026 - 15:00 WITA

Rita Widyasari Minta Proses Hukum Pertimbangkan Sejarah Kepemilikan Perusahaan

6 Juni 2026 - 14:30 WITA

Trending di NASIONAL