KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Seluruh rangkaian laporan reses yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kaltim pada paripurna akhir Oktober 2025 menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Mulai dari keluhan infrastruktur, kebutuhan fasilitas pendidikan, hingga kejelasan teknis pelaksanaan Gratispol—semuanya akan menjadi bahan pertimbangan resmi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun tidak akan berhenti menjadi laporan semata. Menurutnya, setiap suara warga harus diterjemahkan menjadi arah kebijakan yang konkret.
“Sehingga pembangunan selaras dengan kebutuhan warga,” ujarnya menutup paripurna.
Yenni menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD. Ia memastikan dewan akan memperkuat fungsi pengawasan agar program prioritas yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
DPRD Kaltim memandang bahwa reses bukan sekadar kewajiban formal, tetapi mekanisme vital untuk menghubungkan aspirasi rakyat dengan perumusan kebijakan daerah.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
