Menu

Mode Gelap
Komisi II DPRD Samarinda Pertanyakan Efektivitas Anggaran BPKAD dan Kontribusi Pelabuhan Palaran terhadap PAD Pemkot Samarinda Kebut Pelunasan Utang Rp400 Miliar, BPKAD Target Tuntas Akhir 2026 Komisi II DPRD Samarinda Minta BPKAD Buka Seluruh Data Utang Daerah, Iswandi: Jangan Hanya Sebut Rp400 Miliar Samarinda Kian Jadi Rujukan Nasional, Celni: Banyak Daerah Datang Belajar Inovasi dan Tata Kelola Komisi II DPRD Samarinda Soroti Lonjakan RKA BPKAD 2027, Iswandi: Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata

BERITA DAERAH · 8 Des 2025 10:45 WITA ·

DPRD Kaltim Minta Pendidikan Politik Masuk Kurikulum SMP–SMA demi Bentuk Generasi Kritis


 Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono Perbesar

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya pendidikan politik sejak usia sekolah sebagai langkah membangun generasi yang lebih sadar dan terlibat dalam proses demokrasi. Gagasan ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang menilai pemahaman politik harus diperkenalkan lebih awal dan tidak hanya menyasar kelompok mahasiswa.

Sapto mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam dunia politik masih belum merata, sehingga politik kerap gagal melahirkan kebijakan yang bermartabat dan tepat sasaran.

“Kalau kualitas politiknya buruk, bagaimana bisa kesejahteraan sosial yang baik terwujud?” tegasnya.

Ia menyebut bahwa politisi idealnya memahami nilai kebangsaan dan mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan publik. Namun, kondisi itu belum sepenuhnya tampak di lapangan karena minimnya pemahaman dasar tentang politik sejak usia dini.

Untuk itu, Sapto mendorong perluasan penerapan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pembinaan wawasan politik bagi masyarakat. Ia menilai pembelajaran politik tidak boleh hanya berlangsung di perguruan tinggi, tetapi juga di jenjang SMP dan SMA, dengan pendekatan yang lebih praktis dan aplikatif.

Selain itu, ia menegaskan bahwa politik harus dipahami sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

“Masyarakat perlu tahu apa itu politik, bagaimana berpolitik secara etis, dan bagaimana politik menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Menurut Sapto, bila pendidikan politik diperkuat sejak dini, maka akan lahir generasi yang kritis, partisipatif, dan mampu mengawal kebijakan publik secara konstruktif. Dengan begitu, pembangunan sosial di Kalimantan Timur bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

ADV DPRD Kaltim

Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Komisi II DPRD Samarinda Pertanyakan Efektivitas Anggaran BPKAD dan Kontribusi Pelabuhan Palaran terhadap PAD

30 Juni 2026 - 19:00 WITA

Pemkot Samarinda Kebut Pelunasan Utang Rp400 Miliar, BPKAD Target Tuntas Akhir 2026

30 Juni 2026 - 18:00 WITA

Komisi II DPRD Samarinda Minta BPKAD Buka Seluruh Data Utang Daerah, Iswandi: Jangan Hanya Sebut Rp400 Miliar

30 Juni 2026 - 17:00 WITA

Samarinda Kian Jadi Rujukan Nasional, Celni: Banyak Daerah Datang Belajar Inovasi dan Tata Kelola

30 Juni 2026 - 16:00 WITA

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Lonjakan RKA BPKAD 2027, Iswandi: Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata

30 Juni 2026 - 15:00 WITA

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Lonjakan Anggaran Pengelolaan Aset, Minta Target Kinerja Lebih Terukur

30 Juni 2026 - 14:00 WITA

Trending di BERITA DAERAH