KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung data akurat serta indikator kinerja yang terukur, terutama di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ia menekankan, setiap kebijakan anggaran wajib memiliki dasar yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. DPRD, kata dia, tidak akan ragu menolak usulan yang dinilai lemah dari sisi data.
“Kalau belanja modal masih rendah dan tidak ada kejelasan program yang berdampak langsung seperti penciptaan ribuan lapangan kerja, tentu itu jadi pertimbangan serius bagi kami,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Iswandi juga menyoroti dominasi belanja operasional dalam struktur anggaran BPKAD yang dinilai belum efisien. Ia mempertanyakan sejauh mana penggunaan anggaran tersebut memberi dampak nyata bagi daerah.
“Sebagian besar anggaran terserap untuk operasional. Yang jadi pertanyaan, indikator keberhasilannya apa? Jangan sampai hanya bersifat administratif tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong evaluasi kinerja berbasis hasil, bukan sekadar tingkat serapan anggaran. Menurutnya, perbandingan antara anggaran yang dikeluarkan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi tolok ukur utama.
“Harus ada keseimbangan antara pengeluaran dan hasil. Kalau anggaran besar, dampaknya juga harus signifikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. DPRD meminta transparansi data terkait penyelesaian aset bermasalah serta efektivitas pemanfaatannya.
“Perlu kejelasan berapa aset yang sudah diselesaikan dan berapa yang masih menjadi beban. Ini penting untuk melihat kinerja secara utuh,” ungkapnya.
Iswandi menegaskan, peran BPKAD sangat strategis dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Jika pengelolaannya lemah, dampaknya bisa merembet ke seluruh struktur anggaran pemerintah kota.
“BPKAD ini pusatnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi kebocoran bisa terjadi di banyak sektor,” tandasnya.
Ke depan, ia memastikan DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan dengan pendekatan berbasis data dan indikator yang jelas.
“Fokus kita ke depan adalah data dan hasil yang terukur, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
