Menu

Mode Gelap
Otorita IKN Tanam 1.000 Pohon di Bekas Tambang Ilegal, Pulihkan Hutan Tahura Bukit Soeharto IKN dan Korea Selatan Bangun Pusat Smart City Senilai Rp115,9 Miliar DPRD Kota Pasuruan Pelajari Strategi Pertumbuhan Ekonomi di Samarinda Oknum Satpam Pasar di Samboja Ditangkap, Diduga Cabuli Anak 7 Tahun Aulia Rahman Basri Pimpin KAHMI Kukar, Siap Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

BERITA DAERAH · 4 Mei 2026 17:00 WITA ·

DPRD Kukar Terima Aksi Ratusan Massa, Fraksi PDIP Sampaikan Permohonan Maaf


 Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima perwakilan aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di ruang rapat DPRD Kukar, Senin (4/5/2026). Foto: Akmal Hafidz Krisnowo. Perbesar

Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima perwakilan aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di ruang rapat DPRD Kukar, Senin (4/5/2026). Foto: Akmal Hafidz Krisnowo.

KUTAIPANRITA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di depan kantor DPRD Kukar, Senin (4/5/2026).

Abdul Rasid memastikan seluruh aspirasi massa telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Semua tuntutan kami terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Aksi tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar, terutama terkait polemik yang melibatkan pimpinan DPRD. Massa sebelumnya menilai sejumlah sikap Ketua DPRD telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui peristiwa tersebut berpotensi melukai perasaan sejumlah pihak.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat Kukar,” ucapnya.

Sugeng menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait langkah selanjutnya.

“Kami akan meminta pertimbangan DPP,” katanya singkat.

Ia menambahkan, keputusan terkait posisi pimpinan DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. Meski demikian, aspirasi masyarakat akan menjadi pertimbangan utama.

Di akhir pernyataannya, Sugeng berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi DPRD untuk memperbaiki kinerja ke depan.

“Ini jadi pelajaran bagi kami,” tutupnya.

Sementara itu, DPRD Kukar berkomitmen membuka ruang dialog dengan masyarakat guna menjaga kondusivitas daerah.

 

Pewarta : Akmal Hafidz Krisnowo
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Kota Pasuruan Pelajari Strategi Pertumbuhan Ekonomi di Samarinda

18 Juni 2026 - 16:00 WITA

Aulia Rahman Basri Pimpin KAHMI Kukar, Siap Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

18 Juni 2026 - 14:00 WITA

ALFI Kaltim Dorong Penataan Pergudangan Teuku Umar Cegah Kecelakaan Truk Gandeng

18 Juni 2026 - 13:00 WITA

BPS Samarinda Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Berjalan Lancar

18 Juni 2026 - 12:00 WITA

Uji Publik Raperda Pemakaman Umum, DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Masyarakat

18 Juni 2026 - 11:00 WITA

DPRD Samarinda Desak Percepatan Hibah Lahan TPU Loa Bakung, Kebutuhan Pemakaman Kian Mendesak

17 Juni 2026 - 19:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH