KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kalimantan Timur yang berada di angka sekitar 69 persen hingga periode terakhir dinilai masih dalam batas kewajaran. Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menyebut bahwa struktur anggaran dinas ini memang didominasi oleh belanja rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai.
Menurut Agusriansyah, sektor pendidikan memiliki komposisi anggaran yang berbeda dengan dinas lain yang lebih banyak mengeksekusi program fisik. Gaji guru, tenaga kependidikan, serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berjalan secara rutin setiap bulan dan menyumbang porsi terbesar dalam serapan anggaran.
“Di Dinas Pendidikan, belanja pegawai itu berjalan terus tiap bulan. Gaji tidak bisa ditunda, TPP juga pasti jalan. Itu sebabnya persentase serapannya relatif stabil,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).
Selain gaji dan TPP, komponen lain seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga menjadi unsur penting dalam penyaluran anggaran pendidikan. Namun pencairan BOSDA dilakukan secara bertahap sehingga pada periode tertentu angkanya belum sepenuhnya tercatat dalam realisasi.
Agusriansyah memastikan bahwa pergerakan serapan anggaran sektor pendidikan biasanya sejalan dengan pola pembayaran bulanan serta jadwal distribusi BOSDA. Ia menilai tidak ada indikasi pelambatan berarti pada struktur anggaran dinas tersebut.
Menurutnya, angka 69 persen bukanlah indikator kinerja buruk, melainkan mencerminkan fakta bahwa sebagian belanja lainnya masih menunggu proses administratif seperti pencairan BOSDA tahap lanjutan.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
