Menu

Mode Gelap
DPRD Kukar Terima Aksi Ratusan Massa, Fraksi PDIP Sampaikan Permohonan Maaf Massa Aliansi Ormas Kepung DPRD Kukar, Desak Ketua DPRD Mundur DPRD Samarinda Ingatkan BPJS Tak Boleh Nonaktif Sepihak, Akses Kesehatan Harus Terjamin Hardiknas 2026, DPRD Samarinda Soroti Kesenjangan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Kekerasan Seksual Marak, DPRD Samarinda Tekankan Peran Keluarga dan Penegakan Hukum Tegas

BERITA DAERAH · 4 Mei 2026 17:00 WITA ·

DPRD Kukar Terima Aksi Ratusan Massa, Fraksi PDIP Sampaikan Permohonan Maaf


 Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima perwakilan aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di ruang rapat DPRD Kukar, Senin (4/5/2026). Foto: Akmal Hafidz Krisnowo. Perbesar

Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima perwakilan aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di ruang rapat DPRD Kukar, Senin (4/5/2026). Foto: Akmal Hafidz Krisnowo.

KUTAIPANRITA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di depan kantor DPRD Kukar, Senin (4/5/2026).

Abdul Rasid memastikan seluruh aspirasi massa telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Semua tuntutan kami terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Aksi tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar, terutama terkait polemik yang melibatkan pimpinan DPRD. Massa sebelumnya menilai sejumlah sikap Ketua DPRD telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui peristiwa tersebut berpotensi melukai perasaan sejumlah pihak.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat Kukar,” ucapnya.

Sugeng menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait langkah selanjutnya.

“Kami akan meminta pertimbangan DPP,” katanya singkat.

Ia menambahkan, keputusan terkait posisi pimpinan DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. Meski demikian, aspirasi masyarakat akan menjadi pertimbangan utama.

Di akhir pernyataannya, Sugeng berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi DPRD untuk memperbaiki kinerja ke depan.

“Ini jadi pelajaran bagi kami,” tutupnya.

Sementara itu, DPRD Kukar berkomitmen membuka ruang dialog dengan masyarakat guna menjaga kondusivitas daerah.

 

Pewarta : Akmal Hafidz Krisnowo
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Massa Aliansi Ormas Kepung DPRD Kukar, Desak Ketua DPRD Mundur

4 Mei 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Ingatkan BPJS Tak Boleh Nonaktif Sepihak, Akses Kesehatan Harus Terjamin

4 Mei 2026 - 15:00 WITA

Hardiknas 2026, DPRD Samarinda Soroti Kesenjangan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

4 Mei 2026 - 14:00 WITA

Kekerasan Seksual Marak, DPRD Samarinda Tekankan Peran Keluarga dan Penegakan Hukum Tegas

4 Mei 2026 - 13:00 WITA

Tambang Terhenti, Warga Muara Jawa Desak Izin Segera Terbit

4 Mei 2026 - 11:00 WITA

PWI Kukar Latih Jurnalistik Warga Desa Kersik, Dorong Informasi Akurat dan Promosi Potensi Lokal

4 Mei 2026 - 09:00 WITA

Trending di BERITA DAERAH