KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Selasa (5/5/2026). Pembahasan difokuskan pada evaluasi implementasi kurikulum terbaru, ketersediaan tenaga pendidik, serta kondisi sarana dan prasarana di seluruh jenjang pendidikan.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Samarinda itu dipimpin Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, didampingi sejumlah anggota. Dari pihak eksekutif, hadir Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, bersama jajaran.
Dalam keterangannya, Novan menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal, namun sejumlah persoalan mendasar telah teridentifikasi dan membutuhkan perhatian serius.
“Pembahasan ini masih bersifat awal, tetapi kami sudah melihat ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kesiapan tenaga pengajar dalam menghadapi perubahan kurikulum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan kurikulum terbaru membawa konsekuensi besar, termasuk penambahan muatan lokal seperti bahasa daerah. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan belum semua guru memiliki kompetensi untuk mengajarkan materi tersebut.
“Penambahan muatan lokal seperti bahasa daerah tentu penting, tetapi faktanya tidak semua guru siap mengampunya. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita carikan solusinya,” jelasnya.
Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti coding dan kecerdasan buatan (AI), juga dinilai belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama, bahkan sejumlah sekolah masih bergantung pada dukungan pihak luar.
“Transformasi digital di pendidikan sudah berjalan, tetapi belum maksimal karena kesiapan tenaga pengajar masih terbatas. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah kekurangan tenaga pendidik. Novan menyebut jumlah kekurangan guru saat ini mencapai ratusan orang dan berpotensi terus bertambah jika tidak segera diantisipasi.
“Jumlah kekurangan guru saat ini sudah ratusan dan bisa terus meningkat. Sementara proses rekrutmen ASN tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui tahapan yang panjang,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan pemerintah daerah dalam merekrut tenaga non-ASN akibat regulasi yang berlaku, sehingga ruang gerak untuk menutup kekurangan guru menjadi tidak fleksibel.
Di sisi infrastruktur, Komisi IV menemukan masih adanya ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah pinggiran yang dinilai belum mendapatkan perhatian setara dibandingkan kawasan pusat kota.
“Pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan sangat penting. Kita tidak ingin ada kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah,” katanya.
Komisi IV juga memberi perhatian pada sektor PAUD dan pendidikan nonformal yang dinilai masih minim dukungan anggaran, meskipun program wajib belajar telah diperluas.
Sebagai langkah jangka pendek, DPRD mendorong optimalisasi anggaran yang tersedia, termasuk pemanfaatan dana BOSDA untuk membantu pembayaran tenaga pendidik. Namun, skema ini dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan secara menyeluruh.
Untuk jangka menengah, pemerintah daerah tengah menyiapkan program pengangkatan tenaga melalui skema PGLP sebagai alternatif solusi dalam mengatasi kekurangan guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan.
Di akhir, Novan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, khususnya para guru.
“Transformasi pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan teknologi, tetapi yang paling utama adalah kesiapan guru sebagai ujung tombak di lapangan,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
