KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menegaskan kembali pentingnya percepatan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta Pemprov Kaltim merampungkan pembahasan sebelum pengesahan APBD 2026 yang dijadwalkan pada 28 November.
Politisi PAN tersebut mengungkapkan bahwa simulasi awal berbasis formula nasional menunjukkan potensi kenaikan UMP sekitar 6 persen. Jika perhitungan itu diterapkan, maka upah minimum pekerja di Kaltim pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp3,9 juta per bulan.
“Formulasi nasional sudah jelas, dan angka 6 persen itu yang mengemuka. Kami berharap Disnakertrans Kaltim dapat menyelesaikan prosesnya sebelum batas waktu,” kata Darlis, Senin (24/11/2025).
Dasar perhitungan UMP telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, sebagaimana aturan, penetapan resmi tetap harus dikeluarkan melalui keputusan gubernur.
Menurut Darlis, kebijakan UMP harus mampu mengakomodasi dua kepentingan besar: pekerja dan pengusaha. Ia mengingatkan bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat menekan perusahaan, sementara kenaikan yang terlalu rendah dapat menurunkan kesejahteraan buruh.
“Tidak ada gunanya upah besar kalau perusahaan hanya mampu bertahan dua atau tiga bulan lalu tutup. Dampaknya lebih luas, yakni PHK,” ujarnya.
DPRD meminta Pemprov bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan upah sesuai standar. Dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan, terutama pada sektor dengan tenaga kerja berskala besar.
“Kami harap pemerintah provinsi memberi perhatian penuh. Dunia usaha butuh kepastian, pekerja juga butuh jaminan kelayakan hidup,” tegas Darlis.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel R Editor : Fairuzzabady @2025
