KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menilai meningkatnya partisipasi masyarakat yang ikut menyuarakan keberatan atas rencana pengurangan alokasi anggaran untuk daerah merupakan langkah positif. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, terlebih jika kebijakan tersebut berpotensi menekan kemampuan pembangunan daerah.
Firnadi menyebut langkah-langkah pemerintah daerah sejauh ini sudah berjalan sesuai jalurnya. Gubernur Kaltim disebut telah bertemu langsung dengan kementerian terkait untuk menjelaskan alasan dan keberatan daerah terhadap kebijakan pusat tersebut.
Dalam penjelasannya, Firnadi mengapresiasi gerakan publik yang ikut bersuara.
“Ketika masyarakat ikut bergerak untuk menyuarakan hal yang sama, ya saya kira itu hal yang positif,” ucapnya.
Ia juga menyebut bahwa DPR RI memberikan respons baik terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum. Menurutnya, dukungan publik dapat memperkuat argumentasi Kaltim dalam upaya mempertahankan anggaran pembangunan.
Pengurangan anggaran diprediksi membuat sejumlah program daerah tertunda. Firnadi menjelaskan bahwa selama ini pembangunan di Kaltim ditopang oleh kemampuan fiskal berkisar Rp20–21 triliun. Jika direalokasi menjadi Rp6 triliun, ia menilai banyak kegiatan yang sudah ditunggu masyarakat tidak bisa dijalankan.
DPRD Kaltim berharap komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan DPR RI dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan pembangunan.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
