KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menilai target realisasi anggaran 93–94 persen yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kaltim masih cukup realistis, terutama untuk sektor pendidikan. Penilaian ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan.
Menurutnya, belanja pendidikan mayoritas berasal dari komponen wajib seperti gaji, TPP, dan BOSDA, yang hampir pasti tersalurkan sebelum tahun anggaran berakhir. Struktur belanja semacam ini membuat sektor pendidikan lebih mudah mencapai angka realisasi yang tinggi dibandingkan dinas yang mengelola program fisik.
“Untuk Dinas Pendidikan, target itu realistis karena belanja utamanya adalah gaji, TPP, dan BOSDA. Semua itu pasti disalurkan, tidak bisa ditahan,” katanya, Rabu (26/11/2025),
Agusriansyah menjelaskan, BOSDA merupakan bentuk pembiayaan pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kebijakan pembebasan biaya sekolah bagi siswa. Dana tersebut digunakan untuk operasional sekolah, termasuk pengganti SPP dan kebutuhan teknis lainnya. Dengan statusnya sebagai belanja prioritas, pencairan BOSDA menjadi salah satu faktor yang meningkatkan serapan anggaran pendidikan.
Selain itu, beberapa bantuan seperti pengadaan pakaian sekolah juga dijadwalkan untuk disalurkan menjelang akhir tahun. Hal ini menambah peluang peningkatan serapan anggaran di triwulan terakhir.
Mengenai adanya sanksi berupa pemangkasan anggaran apabila target realisasi tidak tercapai, Agusriansyah menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan penuh yang berada di tangan gubernur. DPRD, kata dia, menghormati keputusan tersebut selama masih sesuai mekanisme.
“Kalau gubernur sudah menyampaikan target, ya tentu itu harus dilaksanakan. Kita berharap seluruh perangkat daerah bisa memenuhi komitmen itu,” tutupnya.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
