KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kalimantan Timur menyoroti meluasnya pembukaan
lahan di hulu Sungai Karang Mumus. Aktivitas yang terutama dilakukan untuk pembangunan permukiman itu dinilai menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir di Samarinda.
Anggota Komisi III, Subandi, menyebut kondisi tersebut menyebabkan pengendalian air menjadi semakin sulit jika tidak dibarengi langkah mitigasi. Salah satu solusi jangka panjang yang tengah dikerjakan pemerintah adalah pembangunan folder penahan air seluas 60 hektare di kawasan hulu.
Folder tersebut berfungsi memperlambat aliran air dari daerah atas sebelum mencapai kawasan perkotaan. Dengan demikian, debit air yang masuk dapat dikendalikan dan tidak langsung membanjiri wilayah hilir. Sejauh ini, pengerjaan awal proyek sudah mencapai sekitar 10 hektare.
“Folder ini menjadi bagian penting dari strategi pengendalian banjir jangka panjang. Namun dukungan anggaran yang besar diperlukan agar proyek tidak terhambat,” ujar Subandi.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan folder, normalisasi Karang Mumus, serta pengerukan Mahakam dapat berjalan beriringan.
“Keselarasan kebijakan antarinstansi sangat penting agar mitigasi banjir di Samarinda dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan,” tutupnya
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
