KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menyoroti lambatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah realisasi anggaran 2025 dinilai masih jauh dari target. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap kesiapan Kaltim dalam menjalankan APBD 2026.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan rendahnya serapan belanja dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, tata kelola anggaran harus dibenahi agar pembangunan tidak terhambat.
“Oh iya dong, belanja-belanja OPD, serapan dan lainnya itu harus diawasi. Hari ini serapannya saja belum sampai 70 persen. Pendapatannya juga masih di angka 60 sekian persen,” ujarnya, Selasa (02/12/2025).
Ananda menilai masih ada waktu untuk memaksimalkan serapan hingga akhir tahun, namun hal ini tidak boleh menjadi pola berulang. Ia menegaskan bahwa Kaltim membutuhkan disiplin pengelolaan anggaran sejak awal tahun berjalan.
“Kita berharap dengan waktu yang masih tersisa ini bisa dimaksimalkan. Tapi ini harus menjadi pembelajaran untuk Kalimantan Timur ke depan, baik dalam realisasi pendapatan asli daerah maupun penyerapan anggaran,” jelasnya.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
