KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong Pemerintah Kota Samarinda menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Menurutnya, persoalan pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas publik ramah anak harus ditangani secara terintegrasi melalui regulasi dan perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/7/2026). Sri Puji mengatakan DPRD tengah menyiapkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali) guna memperkuat pemenuhan hak anak di Samarinda.
“Kami ingin ada kebijakan yang benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak anak,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun memunculkan polemik. Menurutnya, masalah utama bukan hanya keterbatasan daya tampung, tetapi juga masih adanya ketimpangan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri.
Sri Puji mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ratusan kursi kosong di sejumlah SMP negeri karena calon peserta didik lebih memilih sekolah yang dianggap favorit.
“Kursinya tersedia, tetapi sekolah-sekolah tertentu masih kurang diminati,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta memperbaiki akses transportasi menuju sekolah yang berada di kawasan pinggiran.
Selain sektor pendidikan, Sri Puji menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan permukiman dengan penyediaan fasilitas dasar, seperti PAUD, sekolah, puskesmas, ruang bermain ramah anak, dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
Ia juga meminta perhatian lebih terhadap layanan kesehatan anak sejak masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), termasuk upaya pencegahan stunting, pemenuhan gizi, serta jaminan layanan kesehatan.
Tak hanya itu, Sri Puji menyoroti masih terbatasnya guru pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan pengembangan sekolah inklusif agar seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang setara.
Melalui kebijakan yang terintegrasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, DPRD berharap Samarinda mampu menjadi kota yang aman, nyaman, inklusif, dan benar-benar ramah bagi tumbuh kembang anak.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
