KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menilai kebijakan pemangkasan belanja nonprioritas merupakan langkah tepat untuk menyesuaikan kondisi fiskal tahun 2026. Namun fraksi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan penjelasan rinci terkait arah belanja modal agar manfaatnya tepat sasaran.
Sugiyono menjelaskan bahwa belanja modal sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor dengan efek pengungkit tinggi, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan logistik, fasilitas kesehatan, perikanan, dan perkebunan.
“Belanja modal harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang hingga kini masih mendominasi struktur belanja daerah. Hal tersebut dianggap menghambat ruang fiskal untuk program pro rakyat, terutama sektor pelayanan dasar. Untuk itu, fraksi meminta pemerintah melakukan penataan ulang struktur belanja agar porsi anggaran lebih condong pada program produktif dibanding pembiayaan aparatur.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditekankan. PDIP mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi secara real time sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien agar memberikan efek berganda bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Sugiyono.
