SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur memberikan perhatian khusus terhadap program penanggulangan stunting di daerah. Fraksi menilai bahwa intervensi pemerintah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal akurasi data dan perluasan program gizi bagi masyarakat di wilayah miskin dan pedesaan.
Menurut Sugiyono, penguatan data secara by name by address mutlak diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Fraksi juga menekankan bahwa layanan kesehatan dasar harus mudah dijangkau oleh keluarga yang hidup di wilayah terpencil. Selain isu stunting, Fraksi PDIP menanggapi tegas rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Fraksi mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang menolak kebijakan tersebut karena dapat berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Sugiyono menyebut pemotongan DBH berpotensi mengurangi kekuatan anggaran daerah dan pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jika mekanisme diplomasi maupun jalur konstitusional tidak memperoleh respons yang memadai, aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan selama disampaikan dalam koridor hukum,” tegasnya.
PDIP meminta pemerintah provinsi untuk tetap memperjuangkan hak fiskal daerah agar berbagai program prioritas mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan wilayah—tidak terganggu oleh perubahan kebijakan pusat.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
