KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai alokasi anggaran saat ini belum sepenuhnya mendorong pembangunan produktif dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam keterangannya, Iswandi menegaskan DPRD memiliki sikap tegas terhadap kebijakan anggaran yang tidak disertai target dan indikator yang jelas, terutama pada sektor belanja modal.
“Kalau belanja modal di bawah 22 persen tanpa diikuti program penciptaan puluhan ribu lapangan kerja baru, itu menjadi catatan serius bagi kami,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ia menilai, struktur APBD 2025 masih timpang karena belanja operasional mendominasi lebih dari separuh total anggaran. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif dibanding pembangunan fisik.
“Kalau sebagian besar habis untuk kegiatan nonfisik, lalu apa ukuran keberhasilannya? Jangan sampai hanya sebatas laporan administrasi,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini keberhasilan program pemerintah kerap diukur dari tingginya serapan anggaran, bukan dari dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Komisi II DPRD berencana melakukan evaluasi menyeluruh dengan meminta data dari instansi terkait, termasuk membandingkan antara anggaran yang dikeluarkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang sebanding, bahkan lebih besar bagi daerah. Kalau tidak, efektivitasnya patut dipertanyakan,” jelasnya.
Selain itu, Iswandi juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap aset daerah mampu memberikan kontribusi nyata, bukan justru menjadi beban keuangan.
“Jangan sampai anggaran terus dikeluarkan, tapi hasilnya tidak jelas. Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal dampak nyata bagi daerah,” katanya.
Di akhir, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun indikator kinerja yang lebih konkret dan terukur, agar setiap program dapat dievaluasi secara objektif dan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
