KUTAIPANRITA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah cepat untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Sedikitnya 10 kecamatan yang selama ini menjadi kawasan lumbung pangan Kukar telah teridentifikasi terdampak kekeringan, khususnya pada areal persawahan yang masih mengandalkan sistem pengairan tadah hujan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan tersebut. Tim melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.
“Tim terpadu sudah kami bentuk,” ujar Aulia, Senin (10/8/2026).
Tim tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Masing-masing OPD akan berperan sesuai tugas dan kewenangan untuk mendukung penanganan dampak kekeringan di wilayah pertanian.
Aulia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi kondisi lahan dan mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan persawahan.
Menurutnya, persoalan paling serius berada di kawasan pertanian yang masih sangat bergantung pada curah hujan. Berkurangnya pasokan air berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman dan berdampak terhadap hasil produksi apabila tidak segera ditangani.
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, Pemkab Kukar menjadwalkan rapat koordinasi secara daring pada Selasa (11/8/2026) pukul 08.00 WITA. Pertemuan tersebut akan melibatkan seluruh camat, kepala desa, penyuluh pertanian, serta unsur BRMP.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kekeringan di masing-masing wilayah, termasuk memetakan kebutuhan air dan sarana pendukung yang diperlukan petani.
Setelah proses pemetaan dan koordinasi, tim terpadu akan turun langsung ke lapangan mulai Rabu (12/8/2026). Tim akan melihat kondisi persawahan sekaligus mencari sumber air terdekat yang memungkinkan untuk dimanfaatkan.
Pemkab Kukar juga menyiapkan opsi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu penanganan kekeringan. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah penyediaan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak.
“Pompa akan segera kami siapkan,” kata Aulia.
Pengadaan pompa nantinya akan disesuaikan dengan luas lahan yang membutuhkan pengairan. Berdasarkan identifikasi awal, areal persawahan dengan luas di bawah 20 hektare dapat menggunakan pompa berukuran tiga inci.
Sementara itu, untuk kawasan persawahan dengan luas lebih dari 20 hektare, dibutuhkan pompa dengan kapasitas lebih besar agar pasokan air dapat menjangkau areal pertanian secara maksimal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar mencegah dampak kemarau semakin meluas, terutama terhadap kawasan yang menjadi penopang produksi pangan daerah.
Pemerintah daerah berharap intervensi pengairan melalui pompa dan pemanfaatan sumber air terdekat dapat membantu petani mempertahankan lahan pertaniannya, sehingga aktivitas bercocok tanam tetap berjalan dan risiko gagal panen dapat ditekan.
Dengan pembentukan tim terpadu, pemetaan lapangan, hingga rencana dukungan melalui dana BTT, Pemkab Kukar menargetkan penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah kondisi kemarau.
Pewarta : Fairuzzabady Editor : Fairuzzabady @2026
