KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya efektivitas dalam setiap program yang dijalankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penekanan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama BPKAD yang digelar di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (30/6/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, didampingi anggota Komisi II Viktor Yuan, Rusdi Doviyanto, dan Joko Wiratno. Dalam pertemuan tersebut, dewan mengevaluasi sejumlah program strategis BPKAD, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Iswandi menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Menurutnya, tidak cukup hanya menyerap anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat melalui indikator output dan outcome yang terukur.
“Yang paling penting adalah efektivitas program. Output dan outcome-nya harus benar-benar bisa diuji,” kata Iswandi.
Ia menjelaskan, sejumlah program seperti perencanaan kas daerah, sistem akuntansi pemerintahan, hingga pengelolaan dana darurat perlu dikaji secara lebih mendalam. Tujuannya agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan tidak hanya sebatas memenuhi target administrasi.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti program pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya inventarisasi aset, pengamanan aset pemerintah, serta target sertifikasi sekitar 1.700 hektare tanah milik Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut Iswandi, program tersebut memiliki potensi risiko apabila tidak disertai pengawasan yang optimal. Ia mengingatkan agar peningkatan anggaran yang dialokasikan sejalan dengan capaian kinerja yang dihasilkan.
“Jangan sampai anggarannya naik, tetapi hasilnya tidak sebanding,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga meminta BPKAD menyerahkan seluruh data pendukung secara tertulis. Iswandi mengaku hingga kini masih terdapat sejumlah dokumen yang belum diterima DPRD, sehingga proses pengawasan dan evaluasi belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Sampai sekarang data yang kami minta belum seluruhnya kami terima. Karena itu, kami minta semuanya disampaikan secara tertulis agar pembahasannya lebih jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iswandi menyebut BPKAD memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan daerah karena menjadi pusat pengendalian seluruh proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan keuangan, hingga realisasi anggaran.
Ia menilai peran tersebut menuntut BPKAD untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
Dalam pembahasan, Komisi II juga menemukan sejumlah program yang masuk kategori sangat prioritas. Namun, menurut Iswandi, sebagian di antaranya lebih berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian kepala daerah daripada memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami menemukan ada program yang disebut sangat prioritas, tetapi output-nya belum terlihat secara jelas,” ungkapnya.
Karena itu, Komisi II berkomitmen melakukan pemetaan terhadap seluruh program prioritas agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin ada lagi program yang menggunakan nama kepentingan masyarakat sebagai dasar penganggaran, tetapi pada praktiknya tidak menjawab kebutuhan warga.
“Jangan sampai ada program yang mengatasnamakan rakyat, padahal bukan kebutuhan masyarakat. Itu yang ingin kami cegah sejak awal,” katanya.
Menurut Iswandi, langkah pengawasan yang dilakukan Komisi II juga merupakan upaya preventif agar persoalan pengelolaan anggaran yang pernah terjadi di sejumlah daerah tidak terulang di Kota Samarinda. Dengan pengawasan yang lebih rinci sejak tahap perencanaan, DPRD berharap setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Karena itu, kami ingin membahas setiap program secara detail agar pengawasannya bisa dilakukan sejak awal dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
