Menu

Mode Gelap
KukarGo Resmi Diperkenalkan, Dispar Kukar Perluas Promosi Produk Ekonomi Kreatif Otorita IKN Pacu Pembangunan Tahap II, Target Ibu Kota Politik 2028 Dikejar Evaluasi Job Fair Kukar 2026, Distransnaker Siapkan Pelatihan Kompetensi Sesuai Kebutuhan Industri Yayasan Ibadurrahman Gugat Pencabutan NSP, Nilai Prosedur Kemenag Tak Sesuai Administrasi Job Fair Kukar 2026 Masuki Tahap Wawancara, 20 Perusahaan Berebut Talenta Lokal

BERITA DAERAH · 23 Feb 2026 19:00 WITA ·

Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Penguatan Layanan Sosial dan Penurunan Kemiskinan 2027


 Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, memberikan keterangan pers usai rapat pembahasan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kalimantan Timur. Perbesar

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, memberikan keterangan pers usai rapat pembahasan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kalimantan Timur.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Sosial Kalimantan Timur untuk membahas Rancangan Awal RKPD dan Renja tahun anggaran 2027. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (23/2/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, bersama anggota Syahariah Mas’ud dan Agus Aras. Hadir pula Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, beserta jajaran.

Andi menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan rencana program dengan kemampuan pembiayaan serta memastikan prioritas sosial tetap berjalan.

“Fokusnya memastikan target program bisa didukung anggaran, termasuk kegiatan mendesak yang perlu perhatian,” ujarnya.

Dalam pembahasan, dewan menyoroti peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial, khususnya di panti sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan UPTD. Salah satu perhatian utama adalah masih banyaknya tenaga pekerja sosial yang belum memiliki sertifikasi.

“Kami diminta memperluas pelatihan sertifikasi agar layanan rehabilitasi ditangani SDM yang kompeten,” jelas Andi.

Selain itu, Komisi IV juga meminta evaluasi lebih kuat terhadap dampak bantuan sosial. Hal ini penting agar program tetap tepat sasaran, terutama jika terjadi efisiensi anggaran.

“Tiap tahun kami juga memulangkan sekitar 200 hingga 300 warga terlantar. Penanganannya sebagian besar dilakukan pemerintah,” katanya.

Untuk 2027, pagu indikatif Dinsos Kaltim diproyeksikan sekitar Rp129 miliar. Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di daerah ini tercatat turun menjadi sekitar 5,17 persen dan ditargetkan terus ditekan mendekati 4 persen.

“Semakin kecil angkanya, semakin sulit menurunkannya, tapi kami optimistis melalui kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

KukarGo Resmi Diperkenalkan, Dispar Kukar Perluas Promosi Produk Ekonomi Kreatif

16 Juli 2026 - 12:00 WITA

Evaluasi Job Fair Kukar 2026, Distransnaker Siapkan Pelatihan Kompetensi Sesuai Kebutuhan Industri

15 Juli 2026 - 13:00 WITA

Yayasan Ibadurrahman Gugat Pencabutan NSP, Nilai Prosedur Kemenag Tak Sesuai Administrasi

14 Juli 2026 - 18:00 WITA

Job Fair Kukar 2026 Masuki Tahap Wawancara, 20 Perusahaan Berebut Talenta Lokal

14 Juli 2026 - 14:00 WITA

Job Fair Kukar 2026 Catat 1.176 Pelamar, Pemkab Fokus Perkecil Kesenjangan Kompetensi Pencari Kerja

14 Juli 2026 - 13:00 WITA

Masuk Tahap Kasasi, Kuasa Hukum Ernie Minta KY dan Bawas MA Awasi Sengketa Lahan Samarinda

14 Juli 2026 - 12:00 WITA

Trending di BERITA DAERAH