KUTAIPANRITA.ID, JAKARTA – Sengketa lahan di Jalan P.M. Noor, Samarinda, kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Menyusul pengajuan kasasi oleh pihak AMR, tim kuasa hukum Ernie Aguswati Hartojo mengajukan permohonan pemantauan kepada Komisi Yudisial (KY) RI dan Badan Pengawasan (Bawas) MA RI di Jakarta, Senin (13/7/2026), guna memastikan proses peradilan berjalan transparan dan sesuai aturan.
Permohonan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari Abraham Ingan, Sujanlie Totong, dan Hendra L. Don, setelah putusan yang memenangkan Ernie di Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur digugat melalui kasasi.
Abraham Ingan menegaskan, permintaan kepada KY dan Bawas MA bukan untuk memengaruhi putusan hakim, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya proses persidangan di tingkat kasasi.
“Kami hanya meminta prosesnya diawasi agar berjalan sesuai hukum,” ujar Abraham.
Kasus ini bermula dari perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr, ketika lahan milik Ernie Aguswati Hartojo yang bersertifikat SHM Nomor 2249 ikut dimohonkan untuk dieksekusi, meski disebut tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut. Ernie kemudian mengajukan gugatan bantahan (derden verzet) yang dikabulkan Pengadilan Negeri Samarinda dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
Kuasa hukum Ernie, Sujanlie Totong, mengatakan putusan di dua tingkat peradilan menunjukkan bahwa dalil dan alat bukti yang diajukan telah dinilai memiliki dasar hukum yang kuat. Meski menghormati hak pihak lawan mengajukan kasasi, pihaknya berharap Mahkamah Agung memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta persidangan.
“Kami berharap Mahkamah Agung menilai perkara ini berdasarkan fakta hukum yang telah diuji,” katanya.
Sementara itu, Hendra L. Don memastikan tim kuasa hukum akan terus mengawal perkara hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap demi memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan kliennya.
Berdasarkan Surat Pengiriman Berkas Kasasi Nomor 749/PAN.PN.W18-U1/HK2.4/VII/2026, berkas perkara telah dikirim ke Mahkamah Agung pada 7 Juli 2026 dan saat ini menunggu proses pemeriksaan. Tim kuasa hukum berharap pemantauan oleh KY dan Bawas MA dapat menjaga profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.(*)
