KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan infrastruktur pendidikan yang tidak rampung tahun ini bukan akibat lemahnya eksekusi di lapangan, melainkan karena aturan teknis dalam proses perubahan APBD. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Ia memaparkan bahwa pada tahap perubahan anggaran, ada batasan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan, terutama proyek fisik. Jika dokumen perencanaan atau proses lelang belum selesai sebelum batas waktu, maka pekerjaan tersebut sudah tidak dapat dikerjakan pada tahun berjalan.
“Dalam masa perubahan, infrastruktur memang banyak yang tidak bisa dilanjutkan. Ada ketentuan teknis yang membatasi pengerjaan. Jadi bukan semuanya karena kinerja tidak maksimal,” terangnya, Rabu (26/11/2025).
Agusriansyah mengatakan pemerintah daerah sudah menghitung potensi kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sejak awal proses perubahan APBD. Dengan begitu, sisa belanja yang tidak terserap bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai mekanisme perencanaan.
Ia menambahkan, masyarakat sering mengira tidak terserapnya anggaran berarti program terhambat. Padahal, ada kegiatan tertentu yang secara regulasi tidak boleh dipaksakan dalam waktu yang sempit, terutama pembangunan fisik yang membutuhkan tahapan panjang seperti survei teknis, penyediaan lahan, dan proses pengadaan.
“Kalau infrastruktur dipaksa berjalan di perubahan, justru berisiko secara aturan. Ini harus dipahami agar publik tidak salah menilai,” ujarnya.
Sementara itu, belanja yang bersifat sosial seperti BOSDA dan bantuan seragam sekolah masih menunggu distribusi sesuai jadwal. Beberapa bantuan seperti pakaian sekolah baru dapat disalurkan setelah dokumen lengkap, sehingga pencairannya tidak serentak.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
