KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mendorong penerapan skema work from home (WFH) secara bertahap di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap pola kerja modern dan digitalisasi.
Ia menyebut, sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, bahkan pada hari tertentu seperti Jumat. Dari hasil kunjungan kerjanya, Samri melihat aktivitas perkantoran di beberapa daerah relatif sepi karena pegawai bekerja dari rumah.
“Ke depan Samarinda juga akan mengarah ke sana. Tapi perlu dipahami, WFH ini bukan berarti libur. Pegawai tetap bekerja sesuai jam kerja, hanya lokasi kerjanya yang berbeda,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Samri, penerapan WFH berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran. Berkurangnya aktivitas di kantor dinilai dapat menekan penggunaan listrik dan biaya operasional lainnya.
“Kalau pegawai bekerja dari rumah, penggunaan AC, lampu, dan listrik di kantor bisa dikurangi. Ini tentu berdampak pada efisiensi biaya,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan ini juga dinilai memberi manfaat bagi pegawai, terutama dalam mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh, sekaligus membantu mengurai kemacetan di Kota Samarinda.
“Mobilitas berkurang, jalan jadi lebih lengang. Ini bisa membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di hari kerja,” tambahnya.
Meski demikian, Samri menegaskan penerapan WFH harus melalui evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Ia menilai tidak semua jenis pekerjaan cocok dengan sistem tersebut.
“Pekerjaan administratif paling memungkinkan dilakukan secara daring karena sekarang semua sudah terdigitalisasi, mulai dari undangan hingga dokumen,” terangnya.
Namun, ia mengingatkan sektor pelayanan publik tetap harus berjalan normal di kantor karena membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat.
“Kalau pelayanan, tentu harus tetap tatap muka. Masyarakat butuh respon cepat dan kepastian,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan WFH harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat Samarinda.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
