KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Aturan zonasi sekolah kembali disorot oleh DPRD Kalimantan Timur. Komisi IV menyebut kebijakan tersebut kini tidak lagi selaras dengan kondisi faktual di lapangan, terutama karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menjelaskan bahwa zonasi membuat banyak siswa berada di posisi sulit karena jumlah sekolah yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah.
Dalam beberapa kasus, siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa diterima di sekolah negeri terdekat.
“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri,” ujarnya menegaskan.
Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi total terhadap kebijakan zonasi di Kaltim. Komisi IV menilai bahwa pemerintah harus membuka kemungkinan penyesuaian zonasi atau penyediaan alternatif seperti USB baru di titik-titik padat penduduk.
DPRD juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota demi mempercepat perluasan fasilitas dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan menengah.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
