KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurutnya, setiap kenaikan anggaran harus disertai target kinerja yang jelas, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi tata kelola keuangan maupun aset daerah.
Hal tersebut disampaikan Iswandi usai memimpin rapat pembahasan RKA BPKAD bersama jajaran BPKAD Kota Samarinda di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (30/6/2026). Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan anggaran pemerintah daerah.
Dalam pembahasan itu, Komisi II memberikan perhatian khusus terhadap besarnya usulan anggaran tahun 2027. Pasalnya, realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2026 hingga pertengahan tahun dinilai masih belum menunjukkan capaian yang optimal.
“Usulan RKA 2027 mengalami kenaikan yang cukup besar, sementara realisasi anggaran 2026 masih belum maksimal. Ini tentu menjadi perhatian kami,” kata Iswandi.
Ia menjelaskan, DPRD berkepentingan memastikan setiap anggaran yang diajukan benar-benar memiliki dasar perencanaan yang kuat dan tidak sekadar mengalami peningkatan nominal dari tahun ke tahun.
Berdasarkan hasil pembahasan, Iswandi mengungkapkan masih terdapat sejumlah pos anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk BPKAD, yang terus muncul setiap tahun dengan pola program yang relatif sama. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi agar penggunaan APBD lebih efektif dan akuntabel.
Ia menegaskan, setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik dari sisi target, output, maupun outcome, sehingga manfaat penggunaan anggaran dapat diukur secara objektif.
“Kami ingin mengetahui progres kinerjanya, apa hasil yang dicapai, dan manfaatnya bagi daerah. Jangan sampai anggaran terus dialokasikan setiap tahun, tetapi output dan outcome-nya tidak pernah terlihat,” tegasnya.
Iswandi mengaku telah mempelajari dokumen anggaran BPKAD sejak tahun 2023 hingga 2025. Dari hasil penelaahannya, sejumlah mata anggaran dinilai masih memiliki pola yang hampir sama setiap tahun sehingga perlu dikaji berdasarkan capaian riil di lapangan.
Ia mencontohkan program pengamanan aset daerah. Menurutnya, apabila anggaran terus dialokasikan setiap tahun, maka progres pekerjaan juga harus dapat dibuktikan secara nyata.
“Kalau tahun pertama untuk pengecatan, tahun berikutnya untuk peningkatan fasilitas atau pekerjaan lainnya, maka perkembangan pekerjaannya harus terlihat. Jangan hanya angka anggarannya yang bertambah, tetapi hasilnya juga harus nyata,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut rapat, Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta BPKAD menyerahkan sejumlah data pendukung secara lebih rinci sebelum pembahasan lanjutan dilakukan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas program dan usulan anggaran tahun 2027.
Adapun data yang diminta meliputi daftar aset daerah yang masih bermasalah, progres tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan strategis tahun anggaran 2027, hingga target sertifikasi aset daerah beserta realisasi capaian yang telah dilakukan.
“Kami ingin seluruh pembahasan berbasis data yang lengkap dan spesifik. Dengan begitu, DPRD dapat menilai apakah anggaran yang diusulkan benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi pengelolaan keuangan maupun aset daerah,” pungkas Iswandi.
Melalui evaluasi tersebut, Komisi II berharap proses penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
