KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat strategi pengendalian harga bahan kebutuhan pokok melalui intervensi yang menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok hingga kelancaran distribusi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Dorongan itu disampaikan Sani saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (12/10/2026). Ia menilai pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan harga di pasar, tetapi harus disertai kebijakan yang menyentuh persoalan mendasar dalam rantai pasok dan tata niaga komoditas.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah bahan pokok, seperti beras medium dan premium, minyak goreng, bawang merah, serta bawang putih, berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar gejolak harga tidak berlangsung berkepanjangan dan semakin membebani masyarakat.
Sani menegaskan, stabilitas harga pangan bukan sekadar persoalan ekonomi musiman, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika harga bahan pokok meningkat tanpa diimbangi kemampuan belanja, kelompok masyarakat berpendapatan terbatas menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
“Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bergerak. Intervensi harus dilakukan sejak pasokan mulai terganggu,” ujar Sani.
Ia menilai, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah memperluas pelaksanaan operasi pasar murah. Program tersebut dapat menjadi instrumen intervensi yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, terutama ketika harga komoditas di pasaran meningkat dan membebani konsumen.
Namun, menurut Sani, pelaksanaan operasi pasar tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan perlu didasarkan pada data perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta tingkat kerawanan pangan di masing-masing kecamatan.
Ia juga mendorong agar operasi pasar dilakukan secara antisipatif pada periode yang berpotensi memicu kenaikan harga, seperti saat pasokan terganggu akibat kondisi cuaca maupun menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah dapat membantu menjaga keterjangkauan harga sebelum tekanan terhadap masyarakat semakin besar.
Selain operasi pasar, Sani menyoroti panjangnya rantai distribusi sebagai salah satu persoalan yang perlu dibenahi. Jalur perdagangan yang melibatkan terlalu banyak perantara dinilai dapat meningkatkan biaya distribusi, sehingga harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi, sementara keuntungan yang diterima petani atau produsen belum tentu sebanding.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan agar Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan memfasilitasi pola distribusi yang lebih pendek. Salah satu upayanya dapat dilakukan dengan mempertemukan petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok nelayan, distributor, dan pembeli melalui pasar tani, koperasi, maupun platform digital yang dikelola daerah.
“Rantai pasok harus dipersingkat agar petani mendapat keuntungan layak dan masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau,” jelasnya.
Menurut Sani, distribusi yang lebih efisien tidak hanya berpotensi menekan harga di tingkat konsumen, tetapi juga memperkuat posisi produsen lokal dalam rantai perdagangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kemitraan yang berkelanjutan antara produsen dan pelaku usaha agar pasokan pangan ke pasar tetap terjaga.
Perkuat Cadangan Pangan dan Pengawasan Distribusi
Sani juga meminta Pemkot Samarinda memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi ketika pasokan dari luar wilayah mengalami gangguan. Menurutnya, ketersediaan stok yang memadai dapat menjadi penyangga untuk menjaga distribusi dan membantu meredam gejolak harga.
Ia mendorong agar kebutuhan anggaran untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan, termasuk beras, minyak goreng, gula, dan komoditas strategis lainnya, menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah. Penguatan stok dinilai penting mengingat pemenuhan kebutuhan pangan Samarinda juga bergantung pada kelancaran pasokan dari daerah lain.
“Cadangan pangan daerah merupakan benteng terakhir saat pasokan terganggu. Karena itu, stok harus dikelola dengan baik,” katanya.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Samarinda meminta pengawasan terhadap tata niaga pangan diperketat untuk mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat. Sani menilai dugaan penimbunan barang oleh pihak tertentu demi memperoleh keuntungan saat harga naik harus ditangani melalui pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Perdagangan, perangkat daerah yang menangani pangan, Satgas Pangan, hingga aparat penegak hukum. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar, tetapi berlangsung secara konsisten.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan stok untuk mencari keuntungan. Pengawasan harus berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk memastikan berbagai usulan tersebut dapat ditindaklanjuti, Sani menyatakan akan membawa persoalan pengendalian harga pangan ke dalam pembahasan resmi DPRD Samarinda. Ia mendorong agar rekomendasi terkait operasi pasar murah, subsidi biaya angkut, penguatan cadangan pangan, dan perbaikan infrastruktur logistik dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.
Menurutnya, pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan pihak terkait diperlukan agar program pengendalian inflasi mendapat dukungan anggaran yang memadai, termasuk dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme yang berlaku.
“Catatan ini akan kami bawa ke pembahasan Banggar. Kami berharap pengendalian harga pangan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sani menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemkot Samarinda, DPRD, distributor, Bulog, kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM pangan. Seluruh pemangku kepentingan perlu menyusun langkah bersama yang sesuai dengan kondisi pasokan, distribusi, dan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap strategi pengendalian harga dapat dilaksanakan secara terukur, mulai dari pemantauan harga dan stok, kelancaran distribusi, hingga intervensi pasar ketika diperlukan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi gejolak harga sebelum dampaknya semakin luas.
Sani menegaskan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan bagian penting dari upaya melindungi kesejahteraan masyarakat. Harga pangan yang terjangkau diharapkan dapat menjaga daya beli warga, mendukung perputaran ekonomi lokal, serta mengurangi tekanan inflasi terhadap rumah tangga di Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
