Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 18 Feb 2026 17:00 WITA ·

DPRD Samarinda Tindak Aduan Lahan Giri Indah, Siapkan Cek Lapangan Bersama


 Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan pers usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan warga mengenai proses pemecahan bidang tanah di Perumahan Giri Indah, RT 39, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan pers usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan warga mengenai proses pemecahan bidang tanah di Perumahan Giri Indah, RT 39, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Foto: Yana Ashari.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyusul pengaduan warga terkait proses pemecahan bidang tanah di Perumahan Giri Indah, RT 39, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Rabu (18/2/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I Samri Shaputra bersama anggota Markaca dan Aris Mulyanata, serta dihadiri sejumlah instansi terkait, termasuk perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPMPTSP, PUPR, Perkim, camat, dan lurah setempat.

Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan peninjauan lapangan bersama guna memastikan kejelasan tapak batas lahan yang menjadi keluhan warga. Samri menjelaskan, persoalan yang muncul bukan sengketa murni, melainkan adanya klaim masyarakat yang merasa sebagian tanahnya masuk kawasan perumahan.

“Langkahnya kita cek langsung di lapangan untuk mengembalikan batas yang sebenarnya, agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan pengembang yang akan segera berakhir, sementara aktivitas perusahaan sudah lama berhenti. DPRD meminta instansi terkait membantu percepatan pengurusan administrasi agar tidak menimbulkan kerugian.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi I turut menyoroti pelayanan pertanahan di BPN yang dinilai masih lambat. DPRD menilai perlu evaluasi agar proses pengurusan sertifikat lebih transparan dan sesuai ketentuan.

DPRD memastikan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga tuntas, sementara jadwal peninjauan lapangan akan ditetapkan setelah koordinasi lanjutan dengan pihak terkait.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 46 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH