KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meredistribusi bantuan iuran jaminan kesehatan untuk segmen PBPU dan BP ke sejumlah kabupaten/kota menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Kebijakan yang dinilai muncul mendadak ini dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan kepesertaan masyarakat.
Anggota DPRD Samarinda, Suparno, menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilihat secara parsial dan perlu segera dibahas bersama seluruh pihak terkait. “Harus duduk bersama dulu. Jangan memicu perdebatan panjang di media,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan itu muncul di tengah pelaksanaan APBD 2026 saat ruang fiskal daerah sudah terkunci, sehingga penyesuaian anggaran tidak bisa dilakukan secara cepat. Pergeseran anggaran, kata dia, harus melalui mekanisme APBD Perubahan. “Dan itu baru efektif sekitar Oktober,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan jeda waktu dari April hingga September yang berpotensi berdampak pada kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Risiko paling nyata adalah peserta menjadi nonaktif akibat tunggakan iuran.
“Kalau sudah tidak aktif, lalu ada warga sakit parah, bagaimana? Ini yang harus dipikirkan. PBPU dan BP itu masyarakat rentan, dan pemerintah harus hadir,” tegas politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Suparno juga menyebut adanya opsi penggunaan belanja tidak terduga (BTT), namun penggunaannya terbatas dan hanya untuk kondisi darurat tertentu. Di sisi lain, ia memahami kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya efisiensi anggaran.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa APBD tidak hanya soal penghematan, tetapi juga menyangkut keberpihakan kepada masyarakat. “Jangan hanya melihat angka. APBD harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, kebijakan publik seharusnya tidak sekadar memindahkan beban dari pemerintah provinsi ke daerah, melainkan memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi, khususnya kelompok rentan. “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi langkah nyata memastikan hak masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
