KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Penyesuaian APBD 2026 ikut mempengaruhi rencana pembangunan bidang pendidikan di Kalimantan Timur. Komisi IV DPRD Kaltim memperingatkan bahwa proyek-proyek sekolah baru yang belum matang berpotensi tertunda dan masuk daftar tunggu tanpa kepastian realisasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyatakan bahwa kemampuan fiskal daerah harus dihitung secara realistis, terutama untuk sektor pendidikan yang terus mengalami pertumbuhan kebutuhan setiap tahun.
Ia menegaskan, jika pemerintah tidak melakukan klasifikasi prioritas secara tepat, maka pembangunan sekolah dapat menumpuk dan tidak terselesaikan.
“Jika perencanaan tidak disesuaikan dengan anggaran riil, kebutuhan pembangunan sekolah hanya akan menumpuk setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” tegas Andi Satya.
Menurut Komisi IV, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus duduk bersama untuk menetapkan prioritas pembangunan yang paling mendesak. Wilayah dengan tingkat kekurangan ruang belajar tinggi perlu mendapat alokasi lebih dahulu, terutama Balikpapan dan Samarinda yang menjadi titik padat siswa.
Sementara itu, DPRD menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan penyiapan lahan sejak awal agar proyek pendidikan tidak menjadi beban perencanaan berkelanjutan.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
