KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan awal. Sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya menjadi perhatian publik masih harus menunggu perkembangan pembahasan anggaran sebelum ditetapkan sebagai program prioritas daerah.
Kondisi tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, pada Jumat (14/8/2026). Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD masih perlu melihat kemampuan keuangan daerah sebelum menentukan program pembangunan yang dapat dibiayai melalui APBD 2027.
Dalam proses penyusunan anggaran, setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Artinya, tidak seluruh program yang diusulkan dapat langsung direalisasikan apabila ketersediaan anggaran belum mencukupi.
Abdul Rohim mengatakan pembahasan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, masih akan berlangsung secara bertahap. Komisi III DPRD Samarinda nantinya akan mencermati berbagai usulan yang masuk sesuai kewenangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Tahapannya masih panjang. Kita lihat dulu kemampuan anggaran,” ujar Abdul Rohim.
Menurutnya, kondisi fiskal menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan. Pemerintah daerah masih memiliki berbagai kewajiban pembiayaan, mulai dari pelayanan dasar masyarakat, pemeliharaan infrastruktur, hingga penyelesaian program pembangunan yang telah berjalan.
Karena itu, ruang fiskal untuk memasukkan proyek baru harus dihitung secara cermat. DPRD dan pemerintah daerah perlu memastikan penambahan program tidak mengurangi kemampuan pembiayaan terhadap kebutuhan yang bersifat wajib maupun program yang telah menjadi prioritas.
Salah satu proyek yang masih menunggu kepastian anggaran adalah pembangunan Teras Samarinda Tahap III. Proyek tersebut menjadi salah satu rencana pembangunan yang mendapat perhatian masyarakat, namun pembahasannya belum sampai pada penetapan alokasi anggaran karena penyusunan APBD 2027 masih berada pada tahap awal.
Abdul Rohim mengatakan kepastian terhadap Teras Samarinda Tahap III maupun proyek pembangunan lainnya baru dapat terlihat lebih jelas ketika pembahasan anggaran memasuki tahapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pada tahap tersebut, pemerintah dan DPRD akan mulai menyandingkan berbagai usulan program dengan kemampuan keuangan daerah. Setiap program kemudian akan dinilai berdasarkan kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, tingkat urgensi, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran.
“Prioritas harus sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal,” katanya.
Menurut Abdul Rohim, program pembangunan yang memiliki manfaat luas dan tingkat kebutuhan tinggi berpeluang mendapat perhatian lebih besar. Sebaliknya, proyek dengan kebutuhan anggaran besar harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengurangi alokasi untuk sektor lain yang juga membutuhkan dukungan pemerintah.
Ia menegaskan, penyusunan APBD tidak semata-mata mengejar banyaknya proyek pembangunan baru. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas yang telah dibangun tetap terpelihara dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan hanya mengejar pembangunan baru,” tegasnya.
Abdul Rohim menilai pembahasan APBD 2027 akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan DPRD Samarinda untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan baru dengan keberlanjutan program yang telah berjalan.
Menurutnya, pembangunan fisik memang diperlukan untuk mendukung perkembangan kota, tetapi pemeliharaan aset dan fasilitas publik juga tidak kalah penting. Tanpa dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai, fasilitas yang telah dibangun berpotensi mengalami kerusakan dan akhirnya mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, setiap usulan program harus disusun berdasarkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah. DPRD juga akan mencermati agar penggunaan APBD benar-benar memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat Samarinda.
“Program berjalan dan pelayanan publik juga harus tetap dijaga,” ujarnya.
Pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan semakin mengerucut ketika pemerintah daerah dan DPRD memasuki tahapan pembahasan yang lebih rinci. Pada fase tersebut, besaran anggaran, kebutuhan masing-masing program, serta target pembangunan akan mulai terlihat secara lebih jelas.
Bagi Kota Samarinda, penyusunan APBD 2027 tidak hanya menjadi persoalan seberapa banyak pembangunan baru yang dapat direalisasikan. Lebih dari itu, anggaran harus mampu menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terpenuhi.
Dengan demikian, kekuatan fiskal daerah akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah pembangunan Samarinda pada 2027. Pemerintah dan DPRD diharapkan dapat menetapkan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, manfaat pembangunan, serta kemampuan anggaran agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
