KUTIPANRITA.ID, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti arah dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Samarinda itu menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menegaskan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan. Menurutnya, struktur ekonomi yang menopang pertumbuhan juga harus diperhatikan secara serius.
“Pertumbuhan tinggi itu baik, tapi kita tidak boleh hanya melihat dari permukaan. Kita harus pastikan apakah fondasinya kuat atau tidak,” ujarnya kepada awak media.
Dalam pembahasan, sejumlah indikator strategis dikaji, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, hingga rasio gini. DPRD juga menyoroti kontribusi sektor-sektor utama terhadap PDRB yang dinilai masih belum merata.
Abdul Rohim mengungkapkan, saat ini perekonomian Samarinda masih bertumpu pada beberapa sektor dominan seperti konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan. Ketergantungan tersebut dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Kalau struktur ekonominya tidak beragam, ketika satu sektor terganggu, dampaknya bisa langsung terasa luas,” jelasnya.
Ia mendorong penguatan sektor lain seperti UMKM, pariwisata, dan pertanian agar kontribusinya lebih seimbang. Menurutnya, distribusi sektor yang merata penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.
“Jangan sampai hanya beberapa sektor yang dominan, sementara yang lain tertinggal jauh. Ini bisa memicu ketimpangan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih didominasi pajak daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi menjadi titik lemah jika terjadi perlambatan ekonomi.
“Ketika daya beli turun atau aktivitas usaha melemah, penerimaan pajak pasti ikut terdampak. Ini harus diantisipasi,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lain, seperti retribusi dan pengelolaan aset, guna memperkuat kemandirian fiskal.
Melalui evaluasi ini, DPRD berharap pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan kualitas dan ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Angka tinggi itu bagus, tapi jangan sampai membuat kita lengah. Justru di situ kita harus lebih waspada melihat potensi risiko,” pungkasnya.
RDP tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD, di antaranya Baperida, Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, serta Dinas Pariwisata Kota Samarinda.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
