KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan sistem parkir digital dan parkir berlangganan mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta agar kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada kemudahan pembayaran dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin keamanan kendaraan serta kenyamanan masyarakat.
Menurut Deni, penerapan sistem parkir modern harus dibarengi dengan pembenahan pelayanan di lapangan. Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian serius ialah keluhan kehilangan barang milik pengguna kendaraan, terutama helm, yang selama ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir.
Ia menegaskan, masyarakat yang membayar retribusi parkir berhak memperoleh pelayanan yang tertib dan fasilitas yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah bersama pengelola parkir perlu memastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik di setiap lokasi parkir resmi.
“Jangan hanya menarik retribusi. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman. Kami meminta setiap titik parkir resmi dilengkapi CCTV yang aktif dan terpantau,” ujar Deni, Sabtu (10/10/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, pemasangan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pengawasan sekaligus membantu penelusuran apabila terjadi kehilangan barang di area parkir.
Keberadaan CCTV juga diharapkan dapat memperjelas penanganan laporan masyarakat, sehingga persoalan kehilangan tidak berujung pada saling melempar tanggung jawab antara juru parkir dan pengelola. Meski demikian, pemasangan kamera pengawas perlu disertai mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan pengguna parkir.
Deni menyoroti, persoalan kehilangan helm mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat berdampak besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dievaluasi sebelum Pemkot Samarinda menerapkan parkir berlangganan yang mengharuskan masyarakat membayar biaya parkir sesuai skema yang ditetapkan.
“Masalah helm hilang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspek keamanan harus dibenahi sebelum parkir berlangganan diterapkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Deni mendukung rencana digitalisasi pembayaran parkir yang digagas Pemkot Samarinda. Menurutnya, penggunaan teknologi, termasuk pembayaran digital melalui kode QR atau QRIS, berpotensi meningkatkan transparansi transaksi, mempermudah pengawasan penerimaan retribusi, serta menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sistem tersebut juga diharapkan dapat membantu menertibkan praktik pungutan parkir oleh juru parkir yang tidak memiliki izin. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan digitalisasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang.
Pemkot Samarinda perlu memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta mekanisme operasional di lapangan. Sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat juga dinilai penting agar proses peralihan dari sistem pembayaran manual menuju digital dapat berjalan lancar.
“Digitalisasi parkir merupakan langkah yang tepat untuk menekan kebocoran PAD. Namun, sistem, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik,” katanya.
Selain persoalan sistem pembayaran dan keamanan, Deni turut menyoroti keberadaan sejumlah tempat usaha, seperti kafe, toko ritel, dan restoran, yang dinilai belum memiliki lahan parkir memadai. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan pelanggan menggunakan bahu jalan dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu melakukan penataan secara bertahap dengan memberikan pemahaman serta menerapkan ketentuan yang jelas kepada pelaku usaha terkait penyediaan fasilitas parkir. Penataan tersebut diperlukan agar aktivitas usaha tidak membebani ruang jalan dan memicu munculnya praktik parkir tidak resmi.
“Banyak tempat usaha belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga kendaraan menggunakan badan jalan. Persoalan ini perlu ditata secara bertahap agar parkir lebih tertib,” imbuhnya.
Deni menilai, ketersediaan area parkir yang tertata akan memudahkan pengawasan, menjaga kelancaran lalu lintas, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Karena itu, penataan parkir di kawasan usaha perlu menjadi bagian dari pembenahan sistem perparkiran secara menyeluruh.
Ia menegaskan, kebijakan parkir digital dan parkir berlangganan sebaiknya berjalan beriringan dengan peningkatan keamanan, pengawasan yang efektif, kesiapan infrastruktur, serta penataan lokasi parkir. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan perparkiran diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan pelayanan yang transparan dan sepadan dengan kewajiban masyarakat.
Melalui berbagai pembenahan itu, DPRD Samarinda berharap Pemkot dapat membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, modern, dan akuntabel, sekaligus memastikan keamanan serta kenyamanan pengguna kendaraan menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tepian.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
