Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 25 Mar 2026 17:00 WITA ·

DPRD Samarinda Respon WFH, Samri: Jangan Hanya Pindahkan Beban ke Masyarakat


 Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan terkait rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta tertentu pasca Lebaran 2026. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan terkait rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta tertentu pasca Lebaran 2026. Foto: Yana Ashari.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor tertentu pasca Lebaran 2026.

Ia menilai kebijakan tersebut memiliki manfaat, namun harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak baru.

“WFH ini ada plus minusnya. Bisa mengurangi kemacetan dan konsumsi BBM, tapi tidak semua sektor bisa menerapkannya,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Samri menegaskan, layanan publik tetap membutuhkan kehadiran langsung. “Kalau pelayanan seperti di kelurahan, tentu harus tatap muka dengan masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai WFH lebih cocok diterapkan pada pekerjaan administratif yang bisa dilakukan secara daring. Namun, ia juga mengingatkan potensi beban yang berpindah ke masyarakat.

“Memang hemat transportasi, tapi biaya di rumah seperti listrik justru meningkat. Jangan sampai beban negara malah dialihkan ke masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas.

“Kalau memang efektif silakan dijalankan, tapi kalau tidak, harus dikaji ulang,” pungkasnya.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH