KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor tertentu pasca Lebaran 2026.
Ia menilai kebijakan tersebut memiliki manfaat, namun harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak baru.
“WFH ini ada plus minusnya. Bisa mengurangi kemacetan dan konsumsi BBM, tapi tidak semua sektor bisa menerapkannya,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Samri menegaskan, layanan publik tetap membutuhkan kehadiran langsung. “Kalau pelayanan seperti di kelurahan, tentu harus tatap muka dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai WFH lebih cocok diterapkan pada pekerjaan administratif yang bisa dilakukan secara daring. Namun, ia juga mengingatkan potensi beban yang berpindah ke masyarakat.
“Memang hemat transportasi, tapi biaya di rumah seperti listrik justru meningkat. Jangan sampai beban negara malah dialihkan ke masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas.
“Kalau memang efektif silakan dijalankan, tapi kalau tidak, harus dikaji ulang,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
