KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi dan di tengah meningkatnya biaya hidup masih menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Meski aktivitas ekonomi di berbagai sektor mulai menunjukkan perkembangan positif, manfaat pertumbuhan tersebut dinilai belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan masih banyak warga yang mengeluhkan kondisi ekonomi keluarga yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya dinilai turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami melihat daya beli masyarakat memang belum pulih secara merata. Masih banyak warga yang mengeluhkan tingginya biaya kebutuhan hidup, sementara pendapatan mereka belum mengalami peningkatan yang signifikan,” ujar Iswandi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai indikator pertumbuhan ekonomi yang positif belum cukup apabila belum diikuti dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berbelanja, berusaha, dan memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, berbagai program yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu terus diperkuat.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam data statistik,” tegasnya.
Iswandi menjelaskan bahwa salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat karena mampu bertahan dalam berbagai situasi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Namun hingga saat ini, banyak pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha mereka. Permasalahan yang paling sering disampaikan kepada DPRD adalah keterbatasan akses permodalan, minimnya pendampingan usaha, serta kesulitan memperluas pasar.
Menurut Iswandi, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan UMKM melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga perluasan akses pemasaran.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu pemerintah perlu memperkuat akses permodalan, pendampingan usaha, dan peluang pemasaran agar pelaku usaha lokal bisa berkembang dan naik kelas,” katanya.
Selain sektor UMKM, Komisi II DPRD Samarinda juga menaruh perhatian terhadap kondisi pasar tradisional yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah pasar rakyat dinilai belum sepenuhnya kembali bergairah seperti sebelum berbagai tekanan ekonomi terjadi.
Padahal, pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tempat bertemunya pedagang kecil dengan konsumen secara langsung. Oleh sebab itu, peningkatan fasilitas pasar, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan pasar perlu menjadi perhatian pemerintah.
Iswandi menilai revitalisasi dan pengelolaan pasar yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas perdagangan sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal.
“Pasar rakyat harus tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat yang nyaman dan produktif,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan lapangan kerja masih menjadi aspirasi yang paling sering diterima DPRD dari masyarakat. Banyak warga berharap pertumbuhan investasi dan pembangunan yang terus berlangsung di Samarinda dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.
Menurut Iswandi, pembangunan yang berlangsung di Kota Samarinda harus mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran.
Ia berharap perusahaan maupun investor yang beroperasi di Samarinda dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Persoalan lapangan kerja masih menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat. Kami berharap setiap investasi dan pembangunan di Samarinda dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iswandi menilai pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik dan investasi semata. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui peningkatan kesejahteraan, bertambahnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja yang lebih luas.
Karena itu, Komisi II DPRD Kota Samarinda akan terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Penguatan UMKM, peningkatan daya beli masyarakat, revitalisasi pasar tradisional, dan perluasan kesempatan kerja akan menjadi fokus pengawasan serta pembahasan DPRD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, DPRD berharap pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih merata sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
