KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Fraksi NasDem DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti persoalan klasik dalam siklus penyusunan APBD: keterlambatan dokumen perencanaan yang membuat pembahasan anggaran berlangsung terburu-buru. Kritik itu disampaikan melalui pandangan fraksi dalam rapat paripurna, Sabtu (29/11/2025).
Juru bicara Fraksi NasDem, Abdul Giaz, menegaskan bahwa pola penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) oleh Pemerintah Provinsi Kaltim masih jauh dari ideal. Menurutnya, kondisi itu menghambat proses sinkronisasi arah pembangunan antara legislatif dan eksekutif.
“Sinergi Pemprov dan DPRD tidak akan tercapai kalau dokumen kunci perencanaan datang mendekati batas waktu,” tegas Abdul.
Ia menjelaskan, penyampaian KUA–PPAS lebih awal akan memberi ruang bagi DPRD dan Pemprov melakukan penyesuaian program secara matang, termasuk menyelaraskan prioritas daerah dengan kondisi fiskal terkini.
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi NasDem turut menyinggung dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Mereka meminta Pemprov Kaltim meninjau ulang prioritas pembangunan agar program yang sedang berjalan tidak terhenti.
Selain mengkritisi teknis perencanaan, Fraksi NasDem juga mendorong Pemprov lebih agresif menggali sumber pendanaan alternatif. Sektor swasta, BUMD, hingga lembaga nonpemerintah dinilai dapat menjadi mitra strategis ketika ruang fiskal daerah semakin sempit.
Fraksi berpandangan, kolaborasi multipihak akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
ADV DPRD Kaltim Pewarta : Axel Editor : Fairuzzabady @2025
