KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Polemik pengalihan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu warga miskin di Kota Samarinda menjadi sorotan dalam dialog terbuka yang digelar di Cafe Bagios, Selasa (14/4/2026) malam.
Dialog bertajuk “Nasib 49.000 Warga Miskin (JKN): Siapa yang Bertanggung Jawab?” ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wali Kota Samarinda Andi Harun, ekonom Universitas Mulawarman Purwadi, serta akademisi hukum Najidah.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan Pemprov Kaltim terkait pengalihan 49.742 peserta JKN tidak tepat disebut sebagai redistribusi. “Kalau sebelum sistem berjalan itu redistribusi, tapi kalau setelah berjalan baru dibagi, itu pengalihan beban. Ini harus diluruskan,” tegasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda telah menanggung seluruh warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC). “Sekitar 890 ribu jiwa sudah ter-cover. Jadi bukan soal mampu atau tidak, tetapi pada dasar kebijakannya,” ujarnya.
Dari sisi hukum, Andi Harun menyebut surat kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Kaltim tidak sekadar bersifat edaran, melainkan memuat ketetapan final. “Dalam hukum administrasi, surat seperti ini seharusnya tidak memuat keputusan final. Namun faktanya ada penetapan jumlah dan pengalihan peserta,” jelasnya.
Ia juga menyoroti narasi publik yang menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pemerataan antar daerah. Menurutnya, hal tersebut perlu diuji secara objektif. “Kalau bicara keadilan, jangan sampai muncul kesan warga Samarinda bukan bagian dari Kalimantan Timur. Ukurannya harus jelas,” katanya.
Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan layanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi warga yang sedang menjalani pengobatan. Namun, dalam diskusi muncul kekhawatiran bahwa skema tersebut bersifat reaktif, bukan preventif seperti sistem JKN aktif.
Dialog ini menegaskan bahwa polemik 49 ribu peserta JKN tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut kejelasan regulasi dan sinkronisasi kebijakan. Para narasumber sepakat, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota perlu diperkuat agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
