Menu

Mode Gelap
DPRD Samarinda Usulkan Parkir Berlangganan Bersifat Opsional, Dorong Skema Diskon dan Cicilan Dishub Samarinda Evaluasi Target PAD Parkir, Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan DPRD Samarinda Dukung Parkir Berlangganan, Minta Sosialisasi dan Pengawasan Jukir Diperkuat PWI Kukar Bekali Siswa SMA Muhammadiyah Tenggarong Ilmu Jurnalistik UMKM Nusantara Naik Kelas, Otorita IKN Bekali Pelaku Usaha Kelola Keuangan hingga Akses Modal

BERITA DAERAH · 18 Jul 2025 09:15 WITA ·

SMP Negeri 5 Samboja Tindaklanjuti Edaran Dinas Pendidikan, Komite Sekolah Sepakat Tidak Ada Pungutan


 SMP Negeri 5 Samboja Tindaklanjuti Edaran Dinas Pendidikan, Komite Sekolah Sepakat Tidak Ada Pungutan Perbesar

KUTAIPANRITA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026, Komite Sekolah SMP Negeri 5 Samboja menggelar rapat koordinasi bersama orang tua/wali peserta didik baru. Rapat ini membahas tindak lanjut atas Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-2814/SET-1/100.3.4/06/2025 tertanggal 17 Juli 2025, yang memuat larangan penjualan buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), pakaian seragam, perlengkapan sekolah, serta larangan pungutan dalam bentuk apa pun saat proses pendaftaran maupun daftar ulang.

Dikonfirmasi via telepon, Kepala SMPN 5 Samboja, Titi Radiyah, S.Pd., yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan komitmen pihak sekolah untuk menjalankan sepenuhnya arahan dari Dinas Pendidikan.

“Pihak sekolah tidak memperbolehkan adanya pungutan baju seragam, buku pelajaran, LKS, dan pungutan apa pun dalam proses pendaftaran ulang siswa baru, termasuk uang gedung yang sempat dilaporkan melalui akun Instagram Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada postingan 7 Juli 2025,” tegas Titi Radiyah.

Ia juga menyayangkan laporan tersebut kemudian dihapus oleh pihak pelapor pada hari kedua setelah diunggah. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

“Hari ini, dalam rapat komite, kami buktikan bahwa sekolah berkomitmen penuh untuk menjalankan surat edaran dari kepala dinas,” lanjutnya.

Menanggapi usulan sejumlah orang tua yang meminta agar pembayaran seragam didahulukan oleh wali murid dan akan diganti setelah bantuan dinas turun, Titi tetap menegaskan sikapnya.

“Saya sudah berkomitmen menjalankan perintah pimpinan. Saya mengimbau agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun saat pendaftaran siswa baru, apalagi pungutan uang pembangunan di sekolah negeri,” pungkasnya.

Sebagai solusi sementara, pihak sekolah memperbolehkan siswa baru menggunakan seragam SD selama proses belajar mengajar berlangsung. Titi juga memastikan bahwa sekolah akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara untuk kebijakan selanjutnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Usulkan Parkir Berlangganan Bersifat Opsional, Dorong Skema Diskon dan Cicilan

11 Juni 2026 - 16:00 WITA

Dishub Samarinda Evaluasi Target PAD Parkir, Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan

11 Juni 2026 - 15:00 WITA

DPRD Samarinda Dukung Parkir Berlangganan, Minta Sosialisasi dan Pengawasan Jukir Diperkuat

11 Juni 2026 - 14:00 WITA

PWI Kukar Bekali Siswa SMA Muhammadiyah Tenggarong Ilmu Jurnalistik

11 Juni 2026 - 13:00 WITA

Dari Papan Tulis ke Gedung DPRD, Jejak Pengabdian Ismail Latisi untuk Samarinda

10 Juni 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Tekankan Transparansi SPMB, Minta Perencanaan Pendidikan Berbasis Data

10 Juni 2026 - 16:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH