KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Penanganan banjir di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh. Selain memperbaiki drainase lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong mengkaji pembangunan kolam retensi atau folder air untuk menampung limpasan hujan, terutama karena kondisi sungai yang menjadi jalur pembuangan air di kawasan tersebut semakin menyempit dan padat permukiman.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, menilai kondisi sungai yang berkelok dan terhimpit permukiman menjadi salah satu kendala utama dalam upaya mengatasi banjir di Sambutan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui perbaikan drainase di jalan-jalan utama, tetapi juga membutuhkan pembenahan saluran air di kawasan permukiman.
Saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (13/10/2026), politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa saluran drainase di sejumlah gang permukiman masih berukuran kecil. Bahkan, beberapa saluran tertutup bangunan atau coran rumah warga sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras.
“Jangan hanya melihat jalan utama. Drainase di dalam gang juga harus diperhatikan. Jika salurannya kecil dan tertutup, air akan meluap ke permukiman,” ujar Suparno.
Ia menilai pelebaran drainase lingkungan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi genangan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan matang karena sebagian saluran berada di kawasan permukiman padat yang memiliki keterbatasan ruang.
Salah satu kendala yang perlu diselesaikan adalah kebutuhan lahan di sisi saluran. Pemerintah harus berkomunikasi dengan pemilik tanah untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun menghambat pelaksanaan pekerjaan.
Suparno menyebutkan, sejumlah ketua rukun tetangga (RT) pada prinsipnya mendukung upaya perbaikan drainase. Meski demikian, dukungan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui dialog langsung dengan warga yang lahannya berpotensi terdampak.
“Perlu dibicarakan bersama warga, termasuk kemungkinan hibah sebagian lahan untuk pelebaran saluran. Jangan sampai pelaksanaannya menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Selain mempertimbangkan ketersediaan lahan, pelebaran drainase juga harus memperhatikan fungsi jalan lingkungan. Jika tidak direncanakan dengan baik, pekerjaan tersebut berisiko mempersempit akses jalan yang digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari.
Karena itu, Suparno meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda melakukan kajian teknis secara terperinci. Kajian tersebut diperlukan untuk menentukan dimensi saluran yang memadai, memastikan kelancaran aliran air, serta menjaga agar jalan lingkungan tetap dapat digunakan dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, Suparno menyoroti kondisi sungai yang mengalir dari kawasan Sambutan Pelita 2, sekitar area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), menuju kawasan Selili sebelum bermuara ke Sungai Mahakam. Menurutnya, kapasitas sungai tersebut perlu menjadi perhatian serius karena sebagian alurnya menyempit dan diapit permukiman warga.
“Di sejumlah titik, sungainya sudah sempit dan berkelok, sementara kiri-kanannya dipenuhi rumah. Normalisasi tentu tidak mudah karena membutuhkan biaya besar dan pendekatan sosial,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembuangan air dari saluran permukiman menuju sungai utama. Ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama, debit air meningkat, sementara kapasitas sungai untuk menampung aliran terbatas. Akibatnya, air berpotensi tertahan dan meluap ke kawasan permukiman yang lebih rendah.
Melihat kondisi itu, Suparno mendorong Pemkot Samarinda mengkaji pembangunan kolam retensi sebagai alternatif penanganan banjir di Sambutan. Fasilitas tersebut dapat berfungsi menampung sementara limpasan air hujan ketika debit meningkat, sehingga beban saluran dan sungai dapat dikurangi.
Menurutnya, air yang tertampung nantinya dapat dilepaskan secara bertahap setelah kondisi memungkinkan, melalui sistem pengaturan aliran yang dirancang berdasarkan kajian teknis. Penggunaan pompa atau pintu air juga dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokasi.
“Air perlu ditampung terlebih dahulu agar tidak seluruhnya langsung masuk ke sungai. Kolam retensi diharapkan bisa mengurangi tekanan saat debit air meningkat,” ungkapnya.
Meski demikian, rencana pembangunan kolam retensi masih membutuhkan kajian kelayakan, terutama terkait ketersediaan lahan dan penentuan lokasi yang strategis. Pemkot Samarinda diminta segera menginventarisasi aset daerah untuk mengetahui apakah terdapat lahan yang memadai di kawasan Sambutan.
Selain itu, kajian harus memperhitungkan kapasitas tampungan, kondisi topografi, pola aliran air, serta keterhubungan kolam dengan sistem drainase dan sungai. Perencanaan tersebut penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi dan tidak sekadar memindahkan persoalan genangan ke wilayah lain.
Suparno berharap dinas terkait segera menindaklanjuti usulan tersebut melalui kajian teknis dan perencanaan anggaran. Apabila lokasi yang sesuai tersedia dan hasil kajian menunjukkan kelayakan, pembangunan kolam retensi dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari program prioritas pengendalian banjir pada tahun anggaran mendatang.
Ia juga memastikan persoalan banjir di Sambutan akan terus diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Menurutnya, penanganan banjir perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pembenahan drainase, penataan aliran sungai, serta penyediaan fasilitas penampungan air yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Dengan langkah tersebut, penanganan banjir di Kecamatan Sambutan diharapkan tidak lagi hanya berfokus pada respons saat genangan terjadi, tetapi juga mengatasi kendala aliran air dari hulu hingga hilir. Namun, realisasi setiap solusi tetap bergantung pada hasil kajian teknis, kesiapan lahan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan program dan anggaran penanganannya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
